Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak mempermasalahkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengaku akan tetap fokus bekerja, karena yang terpenting baginya semua kebutuhan rakyat bisa terpenuhi.

Rakyat itu tidak peduli, mau WTP, WDP, disclaimer

Basuki menilai dirinya dipilih menjadi Gubernur bukan karena opini yang diberikan oleh BPK. Menurutnya yang terpenting bagi rakyat adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan sembako murah.

"Rakyat itu tidak peduli, mau WTP, WDP, disclaimer. Rakyat itu yang penting sembako murah, transportasi murah, dapat rumah, kesehatan, pendidikan beres," tegasnya di Balaikota, Rabu (8/7).

Bahkan menurutnya, Jakarta harusnya mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari BPK. Pasalnya, banyak kerja sama pengelolaan aset yang justru merugikan Pemprov DKI.

"Saya bukan mempermasalahkan soal WTP atau WDP. Dari awal saya sudah bilang, harusnya Jakarta tuh dari dulu disclaimer," katanya.

Dia mencontohkan aset DKI di Bantar Gebang, Bekasi, yaitu lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (PTSP). Di mana DKI justru harus membayar sebesar Rp 400 miliar per tahun kepada PT Godang Tua sebagai operator. Belum lagi dengan pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi Pemprov DKI hingga triliunan rupiah.