You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus
.
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Soal Opini BPK, Djarot: WDP Itu Bagus

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Drajot Saiful Hidayat mengaku bersyukur atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 yang menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus

"Alhamdulillah, bagus. Saya khawatir disclaimer saja. Kalau WDP itu bagus," ujar Djarot di Balaikota, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, salah satu yang menjadi kendala sehingga Pemprov DKI mendapat opini WDP adalah inventarisasi aset. Sebab, tidak mudah menyusun neraca yang mengiventarisasi seluruh aset sekaligus dokumen pendukung serta nilai.

Paripurna Pemberian Rapor BPK Atas APBD 2014 Ditunda

"Untuk wilayah DKI yang luas tidak mudah. Wajar jika ada kelemahan dan perlu ada penyempurnaan sistematis," ujarnya.

Kedua, lanjut Djarot, harus ada program konkrit yakni sertifikasi seluruh aset. Pemprov DKI saat ini juga sudah memetakan aset yang belum maupun sudah disertifikasi

"Ini dilakukan setiap tahun. Paling sulit adalah aset tidak bergerak, sedangkan yang bergerak mudah," tuturnya.

Djarot mengatakan, jika tidak diinventarisasi, kerapkali aset milik pemerintah daerah hilang, berganti tangan tidak jelas.

"Kita punya gedung bagus, lemari besi bagus, tentu harus diamankan. Itu salah satu persoalan utama. Hampir semua lemah invetarisasi termasuk di kementerian," paparnya.

Ia menegaskan, pihaknya terus mendata seluruh aset milik Pemprov DKI Jakarta yang memakan waktu sekitar satu hingga dua tahun lamanya. Bahkan, ia juga sudah menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI agar membuat tanda terhadap seluruh aset dan lahan milik Pemprov DKI.

"Masa lalu banyak aset yang hilang. Dan ada terjadi, kita punya lahan, diatasnamakan orang lain kita beli lagi jadi doubel," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menindaklanjuti temuan BPK terkait adanya kelebihan anggaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dispabud) yang belum dikembalikan ke kas daerah. Begitu pun dengan temuan lainnya akan ditindaklanjuti.

"Ya dikembalikan. Jadi semua temuan kita tindaklanjuti, bukan hanya Disparbud, kita tindak lanjut semuanya," tambahnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Besok, Festival Urban Farming Kembali Digelar

    access_time09-07-2025 remove_red_eye2527 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pimpinan Operator dan Mitra Diajak Merasakan Layanan Transjakarta

    access_time10-07-2025 remove_red_eye1350 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. MRT Jakarta Kaji Perluas Rute ke Tangerang Selatan

    access_time13-07-2025 remove_red_eye1000 personAldi Geri Lumban Tobing
  4. Transjakarta Didorong Kembangkan Layanan Strategis

    access_time11-07-2025 remove_red_eye917 personFakhrizal Fakhri
  5. Pengurus IKAL DKI Jakarta 2025–2030 Resmi Dilantik

    access_time09-07-2025 remove_red_eye812 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik