You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Bersama Kemen PAN-RB Gelar FGD SPBE (2)
....
photo Wuri Setyaningsih - Beritajakarta.id

Pemprov DKI dan KemenPAN-RB Gelar FGD SPBE

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Untuk Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Pengentasan Kemiskinan di Ruang Pola Blok G, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Semoga ini dapat menumbuhkan pemahaman dan semangat yang sama

Kepala Biro Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, Wahyu Haryadi mengatakan, kegiatan ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden  Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.

Penyusunan SPBE di pemerintah daerah memerlukan penyelarasan dengan arsitektur SPBE nasional agar tercipta sinergisitas dan integrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.

DKI Raih Penghargaan Pelayanan SPBE dari Kementerian PAN-RB

“Semoga ini dapat menumbuhkan pemahaman dan semangat yang sama dalam pelaksanaan SPBE sebagai wahana transformasi digital menuju Indonesia 4.0 pada 2040,” kata Wahyu, Selasa (13/6).

Wahyu mengharapkan, pelaksanaan FGD ini dapat mewujudkan kebijakan transformasi digital yang ditetapkan dalam aturan seperti perlunya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintah, layanan publik, bantuan sosial, sektor industri, dan sektor penyiaran.

“Untuk mendukung hal tersebut, kita telah melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pusat data dan informasi atau penambahan tugas pokok dan fungsi terkait transformasi digital di seluruh perangkat daerah,” ucapnya.

Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Awisda menambahkan, upaya penyesuaian perlu dilakukan agar program pemerintah pusat sesuai dengan eksisting Pemprov DKI Jakarta supaya nantinya dapat meningkatkan program nasional.

“Penyesuaian ini kami yakini dapat menekan angka kemiskinan di Jakarta. Sebab ini lebih efektif ketika kita menyusun suatu program pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Koordinator Perumusan Kebijakan Penerapan SPBE KementerianPAN-RB RI, Perwita Sari menilai, Pemprov DKI Jakarta harus menyesuaikan arsitekturnya sendiri dengan berpedoman pada rambu-rambu di level nasional.

“Contoh masalah kearsipan. Itu tidak bisa berdasarkan referensi sendiri, tetap harus menyusun sesuai dengan level yang di atasnya,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye16123 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3429 personFakhrizal Fakhri
  3. Pemkot Jaktim Data Warga Pencari Kerja

    access_time21-04-2025 remove_red_eye2459 personNurito
  4. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1519 personFakhrizal Fakhri
  5. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1422 personBudhi Firmansyah Surapati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik