You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Nilai IKIP DKI Jakarta Tahun 2023 Lampaui Indeks Nasional
....
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Nilai IKIP DKI Jakarta Tahun 2023 Lampaui Indeks Nasional

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 76,67 poin atau melampaui nilai indeks nasional sebesar 75,40 dengan kategori ”sedang”.

Penilaian IKIP mencakup tiga aspek

Hal ini merupakan hasil final penilaian forum penyelia National Assessment Council (NAC) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada acara lokakarya di Hotel Central Park, Jakarta Barat, tanggal 13 hingga 15 Juni 2023.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, nilai IKIP merupakan potret secara umum keterbukaan informasi publik di Jakarta.

KI DKI Permudah Akses Sengketa Informasi Publik

"Penilaian IKIP mencakup tiga aspek yakni dimensi fisik dan politik, ekonomi serta hukum yang merupakan bidang penting dalam fondasi berbangsa dan bernegara," ujar Harry Ara Hutabarat, Jumat (23/6).

Hasil survei IKIP, lanjut Harry, juga dapat menjadi acuan keterbukaan informasi guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi. Serta diharapkan mendorong Provinsi DKI Jakarta secara simultan melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik.

“Sebagai Pokja Daerah DKI Jakarta, Komisi Informasi menyampaikan berbagai rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya," ucapnya.

Sekadar diketahui, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi.

Untuk itu, lanjut Harry, Komisi Informasi DKI Jakarta berharap seluruh stakeholders mendukung optimalisasi pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di semua sektor.

"IKIP menjadi landasan kebijakan bagi stakeholders untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Jakarta makin informatif, transparan, akuntabel dan partisipatif yang membuka ruang bagi publik terlibat dalam kebijakan publik sehingga good governance bukan sekedar lip service tapi budaya bersama,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Rintik Hujan Diprediksi Basahi Jaksel dan Jaktim di Malam Hari

    access_time30-10-2024 remove_red_eye1183 personTiyo Surya Sakti
  2. Pemprov DKI Adakan Rakor Pilkada Ramah Anak

    access_time29-10-2024 remove_red_eye1124 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 Disepakati Sebesar Rp 91,1 Triliun

    access_time28-10-2024 remove_red_eye1012 personDessy Suciati
  4. DPRD-Kanwil Kemenag DKI Bahas Sekolah Madrasah Gratis

    access_time29-10-2024 remove_red_eye991 personDessy Suciati
  5. Posko Bersama Pilkada Jakarta di Kepulauan Seribu Resmi Beroperasi

    access_time27-10-2024 remove_red_eye911 personBudhi Firmansyah Surapati