You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas CKTRP DKI Kembali Gelar Sosialisasi Pergub RDTR
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Dinas CKTRP Sosialisasikan Peran RDTR Wujudkan Jakarta Kota Global

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta kembali menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) DKI Jakarta, di Hotel Sari Pacific, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Kami memberi peluang sebesar besarnya kepada warga Jakarta untuk memberikan masukan

Sosialisasi hari kedua ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Direktorat Pengembangan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Andi Bardiansyah.

Kemudian, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Achmad Reinaldi Nugroho serta Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Provinsi DKI Jakarta, Merry Morfosa.

Dinas CKTRP Gelar Sosialisasi RDTR Tingkatkan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat

Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang Dinas CKTRP DKI Jakarta, Merry Morfosa memaparkan seputar peran RDTR dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Global. Pergub Nomor 31 tahun 2022 masih mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Setelah kebijakan makro yakni Perda Nomor 1 Tahun 2012 direvisi, maka aturan turunan Pergub Nomor 31 tahun 2022 akan dievaluasi kembali.

“Kami memberi peluang sebesar besarnya kepada warga Jakarta untuk memberikan masukan terkait Pergub Nomor 31 tahun 2022 dengan mengecek kembali RDTR melalui laman website jakartasatu.jakarta.go.id. Jika perizinan yang dimiliki saat ini berbeda dengan aturan pergub segera laporkan ke Dinas CKTRP DKI Jakarta," ujar Merry Morfosa, Selasa (15/8).

Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Direktorat Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR, Achmad Reinaldi Nugroho menjelaskan, seputar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan prosedur pengajuannya di dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

"Warga yang ingin mengajukan PBG harus terlebih dahulu mengecek peruntukkan lahan yang akan dimanfaatkan," paparnya.

Sementara Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Direktorat Pengembangan Perizinan Berusaha Kementerian Investasi/BKPM, Andi Bardiansyah memaparkan terkait proses dan prosedur pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan.Ruang (KKPR) di sistem One Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA).

“Sejak diluncurkan hingga saat ini, pemerintah telah menerbitkan sebanyak 5,22 juta Nomor Induk Berusaha," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33791 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15232 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7876 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5944 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3855 personAnita Karyati