Ini PR Dishubtras dari Sekda
Berbagai persoalan transportasi masih terus diatasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda ) DKI Jakarta memberikan sederet pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah.
Saya minta 10 jalur Uji Kir dibangun dan lima jalur direvitalisasi. Jadi, totalnya ada 15 jalur Kir. Itu baru ideal
Selain diminta memperdayakan pandu jalan untuk mengurai kemacetan, mantan Camat Jatinegara itu juga diintruksikan membangun dan merevitalisasi jalur Uji Kir kendaraan di Jakarta.
"Saya minta 10 jalur Uji Kir dibangun dan lima jalur direvitalisasi. Jadi, totalnya ada 15 jalur Kir. Itu baru ideal," kata Saefullah, Sabtu (18/7).
378 Jalan Segera Dilengkapi Mesin Parkir MeterMenurut Saefullah, kurangnya kapasitas kendaraan di jalur Uji Kir selama ini masih menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Setiap satu jalur uji Kir idealnya menangani 80 kendaraan, namun yang terjadi saat ini, dalam satu jalur keluar 500 buku Kir kendaraan.
"Padahal Uji Kir satu kendaraan itu idealnya 35 menit, tapi ternyata bisa memproduksi 500-an buku Kir. Artinya ada banyak sekali yang tidak melalui proses Uji Kir," ungkapnya.
Mantan Walikota Jakarta Pusat ini juga mendesak Andri Yansyah segera menyelesaikan rancang bangun dua terminal di DKI, yakni Terminal Pulo Gadung dan Pulo Gebang yang kontruksi bangunannya bermasalah.
"Terminal Pulo Gedang dan Pulo Gadung kita minta diselesaikan rancang bangunnya. Sudah ada solusi belum? Ini terminal bus, tapi kontruksinya angkot. Saya minta Pak Andri Yansyah cek dokumen lama proyek kedua terminal itu," ujarnya.
Tak hanya itu, Saefullah juga berharap, mantan Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur tersebut mengawasi gerakan para personelnya di lapangan melalui radio trunking. Mengingat, di sejumlah titik kemacetan, masih banyak petugas Dishubtrans DKI yang duduk-duduk santai di posko-posko.
"Dari pengalaman di lapangan, mereka (personel Dishubtrans) ada yang hanya duduk-duduk di tenda dan posko, bukan mengatur lalu lintas. Itu harus di monitor terus," tandasnya.
