Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024.

fokus melakukan penanganan kemacetan dengan mengakomodasi pergerakan warga

Beberapa hal yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta di antaranya, bidang kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, kemacetan, target penerimaan pajak daerah dan inovasi pengelolaan sampah.

Pemandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan Yuke Yurike memberikan penghargaan tinggi terhadap kebijakan kesehatan dan pendidikan yang diterapkan oleh Pemprov DKI sebagai keseriusan dan komitmen guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dalam bentuk akses, mutu, dan tata kelolanya.

Kemudian layanan kesehatan bagi warganya dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

"Dengan standar yang lebih tinggi, diharapkan masyarakat Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang lebih baik hingga akhirnya akan meningkatkan indeks kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat," ujar Yuke Yurike, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10).

Ia mengungkapkan, Fraksi PDIP juga menyampaikan apresiasi mendalam atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menekankan anggaran prioritas pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting sebagai cerminan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi isu-isu fundamental yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

"Kami mendorong dilakukannya pemetaan masalah di wilayah agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran," pintanya.

Sementara, Bastian P Simanjuntak saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov DKI yang telah menurunkan peringkat kemacetan sesuai hasil indeks Tom Tom Traffic Index di peringkat 29 kota termacet di dunia, setelah tahun sebelumnya di 2021 kota Jakarta menempati peringkat 46 kota termacet di dunia.

"Kami juga menyarankan Pemprov DKI fokus melakukan penanganan kemacetan dengan mengakomodasi pergerakan warga serta mendukung mobilitas sarana angkutan umum dengan memaksimalkan subsidi agar lebih selektif dan tepat tasaran sehingga mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum guna menanggulangi kemaceran," paparnya.

Pemandangan Umum Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang disampaikan Justin Adrian, mendukung program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yakni rencana pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) yang sudah masuk dalam RAPBD 2024.

"Pembangunan RDF sebagai langkah awal pola pembenahan pengelolaan sampah di Jakarta serta menggalakkan di tingkat hulu," tandasnya.