You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
razia yustisi
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

151 Wajah Baru di Kelapa Gading Timur Terjaring

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Utara menggelar Operasi Bina Kependudukan (Binduk) di wilayah RW 17 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasilnya, sebanyak 151 pendatang baru yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta berhasil dijaring.

Mereka yang terjaring didata dan diberikan SKDS ( Surat Keterangan Domisili Sementara)

Kasudin Dukcapil Jakarta Utara, Erik Polim Sinurat mengatakan, Operasi Binduk yang digelar pihaknya merupakan permintaan warga akibat banyaknya pendatang di wilayah mereka. Terlebih, kawasan Kelapa Gading Timur merupakan kawasan pemukiman dan pertokoan yang cukup ramai didatangi pendatang baru.

"Kita sebelumnya sudah menjadwalkan memulai Binduk Rabu (12/8) nanti. Tapi, karena ini permintaan warga ya kita respons," ujarnya, Sabtu (1/8).

Operasi Binduk akan Sasar Kelurahan Kalibaru & Sukapura

Dikatakan Erik, Operasi Binduk, selain untuk pendataan penduduk, juga penting bagi pengurus wilayah agar warga pendatang baru teridentifikasi dan tercatat. Tidak hanya dibuatkan keterangan domisili sementara, sebanyak 151 pendatang baru pun dicatat tujuan datang, tinggal di mana, kemampuan yang dimiliki, dan tujuan lokasi bekerja.

"Mereka yang terjaring didata dan diberikan SKDS ( Surat Keterangan Domisili Sementara). Kita sudah laporkan hasilnya ke kepala dinas," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1184 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1161 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye948 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye933 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye847 personBudhi Firmansyah Surapati