Pemprov DKI Gencar Turunkan Stunting, Targetkan Tidak Ada Kasus Baru
Stunting atau tengkes menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk diatasi. Hal ini juga sesuai dengan target prevalensi stunting dari Presiden RI Joko Widodo untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14 persen di tahun 2024.
Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai upaya secara intensif agar bisa melakukan intervensi sedini mungkin terhadap anak-anak yang terindikasi stunting.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan Active Case Finding dengan secara aktif menemukan kasus anak-anak bermasalah gizi termasuk stunting sepanjang tahun 2023. Jemput bola dilakukan melalui upaya door to door untuk mengukur status gizi balita.
Dinkes Gelar Diseminasi Informasi Surveilans GiziSelain itu, dilakukan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memberikan beragam fasilitas untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan, salah satunya memeriksakan status gizi dan mendapatkan edukasi.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan, berdasarkan data yang ada hingga November 2023, tercatat sebesar 19,64 persen balita lulus dari stunting setelah dilakukan intervensi.
”Kami memberikan intervensi untuk balita bermasalah gizi, dimulai dari berat badan yang tidak bertambah sesuai standar (weight faltering), kekurangan berat badan (underweight), gizi kurang, gizi buruk, hingga stunting. Jika ditemukan, maka harus segera ditindaklanjuti,” ujar Ani, Kamis (25/1).
Dia menjelaskan, pemberian intervensi secara spesifik dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak di bawah lima tahun (balita) bermasalah gizi dengan memberikan makanan kaya protein hewani, seperti telur dan susu.
Berdasarkan penelitian, telur dan susu mengandung asam amino tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Menu makanan tambahan disiapkan sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI.
Ani mengatakan, upaya intervensi tersebut dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, TNI/Polri, pihak swasta, dunia pendidikan, media, hingga masyarakat dalam gerakan Jakarta Beraksi. Gerakan tersebut mewadahi semua pihak agar bergerak bersama untuk percepatan pengentasan stunting.
”Peran aktif ini dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan untuk melengkapi anggaran percepatan penurunan stunting yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Ani.
Dia menambahkan, Jakarta Beraksi hadir hingga tingkat kelurahan berupa pos gizi yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti, pemberian PMT; edukasi terkait tumbuh kembang, balita dengan masalah gizi, dan pola makan balita; hingga dilakukan evaluasi dari pihak terkait, termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan dukungan penuh dari para kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandas Ani.
