You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Dinas PPKUKM DKI, Monev, Pengadaan, Barang, Jasa, Katalog Elektronik
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Dinas PPKUKM Gelar Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Katalog Elektronik

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menggelar monitoring dan evaluasi pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik, Rabu (15/5).

bertujuan menyukseskan program pemerintah Peningkatan Penggunaaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Kegiatan ini merupakan salah satu acara dalam rangkaian Business Matching Batch XII Tahun 2024 yang berlangsung di lantai dasar Grha Ali Sadikin, Balai Kota.

Upaya Pemprov DKI Berdayakan Produk Lokal Diapresiasi Kemenperin RI

Kepala Subkelompok Pengembangan Industri Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Olansons Girsang mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/ jasa melalui katalog elektronik ini diikuti perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI.

"Kegiatan ini digelar bertujuan menyukseskan program pemerintah Peningkatan Penggunaaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Olansons.

Sementara narasumber yakni Analisis Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Arie Rio P memaparkan, proses pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik diatur sesuai keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022.

"Penyedia barang/jasa menayangkan produk secara mandiri disertai konsekuensi dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian produk yang ditawarkan," paparnya.

Ia menjelaskan, mini kompetisi merupakan salah satu metode dalam proses e-purchasing, sehingga seluruh penyedia barang/jasa di dalam satu etalase di katalog elektronik dapat mengajukan penawaran produk. Secara sistem akan dilakukan pemeringkatan berdasarkan harga yang telah diajukan oleh penyedia jasa.

"Penetapan pemenang lelang dilakukan oleh PPK dengan melakukan pengecekan sertifikasi produk sesuai atau belum. Kedua, penyedia memiliki KBLI dan sertifikat TKDN. Jika kedua syarat terpenuhi barulah masuk ke harga yang ditawarkan," tandasnya. 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye6589 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1277 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1175 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye924 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye808 personDessy Suciati