Pj Gubernur DKI Dinilai Berhasil Hadirkan Solusi Berkeadilan
Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putera menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berhasil menghadirkan solusi berkeadilan atau win-win solution dalam menghadapi keadaan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Jakarta.
Pada prinsipnya ada win-win solution yang ditawarkan Heru Budi Hartono di setiap problem
Pria yang akrab disapa Tamtam ini menuturkan, sejumlah langkah tepat diambil Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat menyelesaikan masalah eks warga Kampung Susun Bayam (KSB) serta ganti untung bagi warga terdampak normalisasi kali Ciliwung.
Menteri Tito Resmi Lantik Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono
Selain itu, solusi berkeadilan juga disiapkan pada kebutuhan primer masyarakat Jakarta di antaranya program sembako murah, pemerataan layanan air bersih, penyediaan hunian terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, dan sebagainya.
"Pada prinsipnya ada win-win solution yang ditawarkan Heru Budi Hartono di setiap problem. Tentu yang terbaik bagi warga dan meminimalisir persoalan baru di kemudian hari. Contoh, relokasi warga eks Kampung Susun Bayam dan ganti untung warga Rawajati yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung. Serta penyediaan pangan murah untuk pemenuhan kebutuhan warga,” ujar Tamtam dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5).
Menurut Tamtam, Heru Budi Hartono banyak mengambil kebijakan yang fundamental untuk kebaikan masyarakat, meskipun tidak populis.
"Kebijakan yang diambil tidak terlalu memperhatikan aspek politis, tapi yang penting hak mendasar warga Jakarta terjamin. Ibarat minum obat, dampaknya tidak langsung baru kemudian dirasakan manfaatnya nanti," tuturnya.
Tamtam menjelaskan, kebijakan fundamental yang tidak populis, yakni penertiban Nomor Induk Keluarga (NIK). Data kependudukan ini merupakan hal mendasar yang kerap dipandang sebelah mata, namun sejatinya merupakan syarat utama mewujudkan pemerataan dan keadilan.
"Poblem bansos yang tidak tepat sasaran karena ketidak sesuaian data kependudukan, pelayanan masyarakat yang tidak efektif disebabkan terkendala NIK yang orangnya sudah tidak ada dan lain sebagainya. Ini pro kontra dan ada plus minusnya kah? pasti ada. Tetapi kalau nggak di tertibkan dari sekarang, kapan lagi perbaikan itu bisa dimulai," jelasnya.
Ia menegaskan, Jakarta hari ini sedang membutuhkan figur pemimpin yang memahami pembangunan berkelanjutan, mengerti birokrasi, bekerja dengan baik dan sosok tegas yang tetap humble dan bersahabat.
"Jakarta ke depan perlu seorang teknokrat, birokrat, bersikap tegas namun bisa bersahabat dengan semua kalangan masyarakat. Jakarta sedang transisi menuju kota Global, maka penting berbicara soal pembangunan berkelanjutan," tandasnya.
