Ketum PITA: Pj Gubernur DKI Hadirkan Kesetaraan Adminduk di Panti Sosial
Ketua Umum Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (PITA), Ervan Purwanto mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang bekerjasama dengan Korps Adhyaksa menghadirkan kesetaraan administrasi kependudukan (adminduk) bagi anak-anak binaan panti sosial.
Bagian penting Generasi Emas Indonesia
Ervan mengatakan, kepedulian pemerintah dengan memberikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi langkah strategis sebagai bentuk keberpihakan menghadirkan keadilan bagi semua warga negara tanpa terkecuali.
"Kelengkapan adminduk ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," ujarnya, Jumat (12/7).
Program Jaksa Masuk Sekolah Digelar di SMAN 78 JakartaErvan menjelaskan, kepemilikan adminduk sangat berkaitan dengan berbagai proses administrasi lainnya hingga menjadi identitas diri yang akan memberikan banyak manfaat.
"Adminduk ini juga menjadi syarat kelengkapan administratif untuk menerima berbagai layanan dari pemerintah, termasuk bantuan dalam berbagai bidang seperti, pendidikan, kesehatan, dan sosial," terangnya.
Menurutnya, anak-anak binaan di panti sosial harus menjadi prioritas mendapatkan kelengkapan adminduk agar bisa memperoleh berbagai bantuan yang digulirkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Saya tentu berharap, anak-anak di panti juga bisa menjadi bagian penting Generasi Emas Indonesia dengan memperoleh akses pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan yang baik hingga makanan bergizi," ungkapnya.
Ia menambahkan, sesuai Pasal 34 Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
"Tentunya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah agar semua yang menjadi kebutuhan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan terlantar ini dipenuhi oleh pemerintah hingga meraka bisa mandiri," bebernya.
Ervan juga mengapresiasi layanan jemput bola adminduk yang diadakan di sekolah-sekolah, panti sosial hingga lingkungan warga.
"Adminduk ini wajib dimiliki, inovasi dan terobosan perlu dilakukan untuk mencapai tertib adminduk 100 persen di Jakarta," tandasnya.
