Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi Hartono kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Pemberian predikat WTP dari BPK ini menjadi indikator,"

Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo mengatakan, predikat WTP yang diraih selama Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu bukti keberhasilannya.

"Pemberian predikat WTP dari BPK ini me njadi indikator kalau Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance dan clean government. Mampu mempertanggungjawabkan penggunaan APBD. Pak Heru berhasil memimpin Jakarta," ujarnya, Senin (29/7).

Ari menjelaskan, selama memimpin Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan dan melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan.

"Kita ketahui, Pak Heru Budi Hartono melakukan penataan dan penertiban NIK yang berkorelasi dengan penerimaan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran," kata Ari.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan juga melakukan penataan guru yang direkrut tidak sesuai aturan berlaku sebagaimana temuan BPK. Menariknya, dari permasalahan ini diberikan solusi agar aturan bisa ditegakkan dan guru yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk mengajar.

"Mereka (guru honorer) juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil," ungkapnya.

Ia berharap, ke depan Pemprov DKI Jakarta dapat semakin mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan menerapkan keterbukaan informasi publik.

"Semakin masyarakat mudah mengakses, tentu semakin banyak yang bisa terlibat melakukan pengawasan penggunaan uang rakyat. Sehingga, potensi terjadinya pelanggaran dapat lebih dicegah," jelasnya.

Ari menilai, dengan keberhasilan-keberhasilan yang sudah ditorehkan, tentunya sangat layak jika Heru Budi Hartono kembali mengemban amanah sebagai Pj Gubernur DKI sampai dilakukan pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif terpilih hasil Pilkada Jakarta 2024.

"Saat tahapan Pilpres dan Pileg lalu, Jakarta kondusif. Pak Heru menjadi figur yang bisa mengayomi dan merangkul semua. Tentunya, kita berharap Pilkada Jakarta juga berlangsung aman, lancar, dan kondusif," harapnya.

Ari menambahkan, Heru juga menjadi sosok yang memiliki kelebihan karena dapat berkomunikasi secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.

"Hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini memungkinkan berbagai akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, terutama banjir dan kemacetan. Sodetan Ciliwung sudah selesai, infrastruktur transportasi publik juga progresnya luar biasa," tandasnya.