Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka Penilaian Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Terbaik Tingkat Provinsi dalam Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Balai Agung, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"salah satunya pelayanan publik yang efektif dan efisien,"

Pj Gubernur Heru mengapresiasi jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan peran RT/RW dalam pelaksanaan tertib administrasi di Kota Jakarta.

"Dalam menjalankan peran baru sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global, Jakarta masih memiliki berbagai tantangan, salah satunya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal yang menjadi perhatian bersama adalah pengelolaan administrasi kependudukan (adminduk) yang tertib dan akurat, dimulai dari lingkup RT dan RW," ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Adapun peserta lomba berasal dari seluruh kelurahan yang ada di Jakarta. Artinya, sebanyak 30.511 Ketua RT dan 2.748 Ketua RW mengikuti penilaian.

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru mengungkapkan, seluruh perangkat RT dan RW merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan warga di wilayah masing-masing. Menurutnya, perangkat RT/RW berperan penting dalam memastikan warga telah terdata dengan benar, memiliki dokumen kependudukan yang sah, dan memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perangkat RT dan RW diharapkan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya adminduk. Mulai dari tata cara mengurus dokumen kependudukan, hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai penduduk, prosedur yang harus diikuti, hingga penggunaan aplikasi untuk membantu layanan adminduk," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Heru juga berpesan agar sinergi antara perangkat RT/RW dengan kelurahan, kecamatan, serta perangkat daerah terkait dapat terus ditingkatkan. Ia pun menginstruksikan para lurah agar memastikan setiap warga mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam proses administrasi kependudukan.

"Berikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat rentan. Siapkan langkah-langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai kemungkinan tantangan yang muncul dalam pelayanan administrasi kependudukan, jaga integritas, serta melakukan pendekatan kepada warga untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Khususnya, menjelang Pilkada 2024, kita berharap proses demokrasi yang kondusif dan aman dapat terwujud di Kota Jakarta," pesannya.

Tidak hanya itu, Pj Gubernur Heru turut mengimbau perangkat RT/RW bersama lurah untuk memantau, memahami, dan mengayomi warga. Sehingga, kebutuhan warga dapat diidentifikasi dan dipenuhi dengan cepat serta tepat sasaran.

"Terapkan pencatatan administrasi kependudukan sesuai pedoman dan standar yang berlaku, tingkatkan responsivitas terhadap pengaduan dan permintaan warga terkait kependudukan, serta dorong partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan wilayah. Sehingga, kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal," tandasnya.