You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem KIP
....
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi (KI) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Paramadina, menggelar seminar bertema “Momentum Sivitas Akademika Meningkatkan Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta"

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," 

Kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (30/9) kemarin, dalam rangka menyambut Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day)  

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, Right to Know Day merupakan landasan penting bagi sejarah kelahiran Komisi Informasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis, terus berkomitmen pada keterbukaan informasi publik.

KI DKI Terima Rekomendasi ICW Perihal Keterbukaan Informasi PBJ

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," tegasnya, melalui rilis yang diterima redaksi Beritajakarta, Selasa (1/10).

Sementara, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengapresiasi semua pihak yang telah berperan serta dalam menyukseskan seminar akademik ini. Ia berharap, Universitas Paramida bisa menjadi motor meningkatkan keterbukaan informasi.

“Momentum Righ to Know Day tahun ini, kami sangat berharap sivitas akademika Universitas Paramadina bisa menjadi motor penggerak meningkatkan ekosistem keterbukaan informasi di Jakarta,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik dari badan publik. Karena, sampai saat ini masih banyak yang belum memahami hak akses informasi tersebut.

Menurut Luqman, kesadaran badan publik di Jakarta dalam menerapkan keterbukaan informasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari partisipasi E-Monev 2024, dari total 519 badan publik, 41,6 persen di antaranya telah lolos verifikasi dan melaju ke tahap kedua.

Sementara, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Totok Sudiarto mengungkapkan, partisipasi publik merupakan elemen penting sebagai kontrol dalam tata kelola negara. Karena itu, ketika partisipasi publik rendah, negara lah yang dirugikan.

"Akademisi memegang peran strategis dalam membuka wawasan masyarakat. Terutama dalam momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Satu Unit Bus Sekolah Bantu Layani Antar Jemput Atlet Peparnas Solo

    access_time08-10-2024 remove_red_eye1950 personNurito
  2. Sudin Pendidikan Jaktim Tegaskan Tak Ada Paksaan Donasi Bulan Dana PMI

    access_time10-10-2024 remove_red_eye1946 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Angkutan Umum di Jakbar Ditempel Stiker Stop Pelecehan Seksual

    access_time09-10-2024 remove_red_eye1219 personTP Moan Simanjuntak
  4. Samijan Bangga Jadi Bagian Tim DKI di Peparnas XVII di Solo

    access_time08-10-2024 remove_red_eye1151 personNurito
  5. Retribusi Sampah Rumah Tangga Bakal Diterapkan 2025

    access_time08-10-2024 remove_red_eye1003 personAldi Geri Lumban Tobing