Gandeng KPU dan Bawaslu, Pj Gubernur Teguh Persiapkan Kelancaran Pilkada DKI
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menggelar pertemuan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Tahun 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Fahmi Zikrillah selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Munandar Nugraha sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta, di Ruang Fatahillah, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (21/10).
"Tapi sebagai Penjabat yang baru, kami juga perlu meng-update,"
Pj Gubernur Teguh menegaskan, pertemuan tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Pilkada, mengingat hal tersebut merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan Pilkada. Seperti diketahui, Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Walaupun pastinya kemarin-kemarin sudah banyak dilakukan koordinasi, tapi sebagai Penjabat yang baru, kami juga perlu meng-update. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana komitmen kami bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kita harapkan Pilkada bisa berlangsung dengan damai, aman, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan pastinya bermartabat," ujarnya, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.
Hadiri Sertijab, Pj Gubernur Teguh Arahkan Seluruh Perangkat Daerah di Pemprov DKILebih lanjut, Pj Gubernur Teguh menyinggung terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai dukungan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya, menyediakan tempat penyimpanan surat suara dan distribusi logistik. Pj Gubernur Teguh juga memastikan akan memonitor kelancaran pelaksanaan pemungutan suara bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Kami juga akan bersinergi dengan Forkopimda dan jajaran terkait. Misalnya, bagaimana distribusi logistik untuk lingkungan kota, bagaimana nanti untuk di Kepulauan Seribu, hal-hal yang seperti itu yang tadi juga sudah dibahas," imbuhnya.
Pj Gubernur Teguh juga menegaskan, akan ada sanksi tegas apabila ASN tidak menjaga netralitas selama masa Pilkada.
"Tentu saja terkait dengan ASN yang melanggar akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami serahkan seperti itu, karena sudah ada ketentuannya, bagaimana ASN harus bersikap untuk melambangkan netralitas dalam Pilkada ini," tegasnya.
Sementara itu, Fahmi Zikrillah selaku Komisioner KPU DKI Jakarta menjelaskan, saat ini sedang dalam proses kesiapan logistik dan pendistribusiannya. Penyaluran surat suara kini sudah sampai di masing-masing KPU, baik Kota dan Kabupaten.
"Kemudian, terkait dengan bagaimana nanti persiapan pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), jumlahnya sebanyak 133 ribu orang yang akan dilantik pada 7 November mendatang. Kami juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta," tutur Fahmi.
Di sisi lain, Munandar Nugraha selaku Ketua Bawaslu DKI Jakarta turut menyoroti netralitas ASN. Menurutnya, hal tersebut merupakan catatan penting dalam penyelenggaraan Pilkada.
"Catatan penting dari Bawaslu RI terkait dengan netralitas ASN juga sudah kami sampaikan dan Pj Gubernur sangat mendukung untuk terselenggaranya hal itu. Kita sudah kuatkan komitmen. Nanti kita akan kolaborasikan kegiatan itu untuk memastikan seluruh ASN di lingkungan DKI Jakarta ini bisa clear netralitasnya," tandasnya.
