Ketua Komisi E Ingatkan Dinkes Pentingnya Alokasi Anggaran Pengentasan Stunting
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penanganan stunting di tahun 2025.
Permasalahan tumbuh kembang
Saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Thamrin mengatakan, warga Jakarta harus tumbuh sehat, bugar, dan kuat.
"Anggaran yang Rp 10 triliun lebih itu kita minta dialokasikan dari Dinkes itu ada untuk stunting," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta," Kamis (24/10).
Turunkan Stunting, Dinas PPAPP Selenggarakan Program DASHATIa menegaskan, upaya penurunan stunting di DKI Jakarta harus dilakukan secara serius dan menjadi prioritas pemerintah.
"Kita ingin tidak ada lagi anak yang mengalami permasalahan tumbuh kembang," ucapnya.
Selain itu, Thamrin juga meminta agar Dinkes menyediakan program layanan pengantaran obat untuk pasien. Menurutnya, layanan ini bisa membantu memudahkan pasien mendapatkan obat tanpa antre lama.
"Hari ini Dinas Kesehatan kita dorong dan untuk bisa menyalurkan obat, mengantarkan obat ke masing-masing pasien," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati dalam paparannya mengajukan alokasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun untuk tahun 2025.
Ani merinci, target kerja yang akan dicapai tahun depan di antaranya, percepatan penuntasan dan pencegahan stunting, penurunan AKI dan AKB, penanggulangan tuberkulosis dan HIV, implementasi integrasi layanan primer, implementasi penanggulangan penyakit DBD melalui teknologi nyamuk ber-Wolbachia, serta pengembangan sistem informasi kesehatan.
"Kami juga fokus untuk menjalankan penguatan layanan rujukan dan pengembangan layanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah, penguatan layanan primer dan sistem ketahanan kesehatan, upaya penanggulangan kemiskinan, serta optimalisasi cakupan jaminan kesehatan maupun jaminan sosial," tandasnya.
