Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara Pendampingan Pemenuhan Target Indikator dalam rangka Peningkatan Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10).

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam pencegahan korupsi,"

Kegiatan ini berlangsung di AONE Hotel Jakarta, Jalan KH Wahid Hasyim, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, hingga Kamis (31/10).

Mewakili Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, Supendi mengatakan, kegiatan pendampingan oleh KPK dilaksanakan dalam bentuk diskusi pemenuhan dokumen MCP yang terdiri dari delapan area intervensi di antaranya perencanaan, pengadaan barang dan jasa, penganggaran, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi pajak.

"Pemenuhan dokumen MCP dilakukan antara tim verifikator KPK dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait didampingi Inspektorat DKI sebagai fasilitator dan admin," ujar Supendi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan sinergi antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan korupsi.

"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam pencegahan korupsi tidak sekadar pemenuhan dokumen MCP," katanya.

Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi MCP yang dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 dengan skor 97 dan  Survei Penilaian Integrity (SPI) di angka 76.

"KPK berharap skor MCP pada tahun 2024 dalam perbaikan tata kelola dipertahankan dan nilai SPI lebih baik lagi melalui kenaikan quality terhadap rangkaian kegiatan tersebut," jelasnya.

Pemprov DKI Jakarta, lanjut Bahtiar, juga diminta tidak sekadar mengejar skor semata, tapi memastikan bahwa setiap program perencanaan dan pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan yang diharapkan warga Jakarta secara umum, serta mampu meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat di Jakarta baik tingkat kesehatan, pendidikan, pendapatan dan rasa aman dan nyaman atas berbagai macam fasilitas publik yang kualitasnya meningkat.

"KPK berharap tidak sekadar mengejar quantity skor semata, tapi quality tujuan dan pemanfaatan program betul-betul nyata," tandasnya.