Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menerima perwakilan buruh yang menyampaikan aspirasi terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) di Balai Kota DKI Jakarta.

Menghormati hak-hak demokrasi buruh

Usai pertemuan itu, Teguh mengatakan, sangat menghormati hak demokrasi masyarakat yang ingin menyuarakan atau menyampaikan aspirasi.

"Pertama ini kan penetapan menjelang UMP ya. Kita tetap menghormati hak-hak demokrasi buruh untuk menyampaikan aspirasinya," ujarnya, Rabu (30/10).

Ia menyampaikan terima kasih kepada para perwakilan atau asosiasi buruh yang menyampaikan aspirasinya dengan aman dan damai.

"Para buruh itu meminta adanya kenaikan upah pada 2025. Kami masih menunggu proses dan terus melakukan upaya agar pekerja di Jakarta dapat menerima standar upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terangnya.

Menurutnya, ada beberapa proses yang dilakukan sebelum dilakukan penetapan UMP melalui Dewan Pengupahan yang didalamnya juga ada unsur buruh atau pekerja.

"Kita tidak berdiam, kita melakukan upaya-upaya yang mudah-mudahan ini bisa diterima semua pihak termasuk para buruh," tandasnya.