You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 Bamus Targetkan RAPBD DKI Jakarta 2025 Selesai Akhir November
photo Mochamad Tresna Suheryanto - Beritajakarta.id

DPRD Targetkan Pembahasan RAPBD 2025 Rampung 28 November 2024

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dapat rampung 28 November 2024.

Lewat dari tanggal 30 November akan ada sanksi

Khoirudin mengatakan, perubahan jadwal kegiatan DPRD DKI Jakarta ini sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang digelar pagi ini.

"Tadinya direncanakan selesai 26 November kita selesai akhir seluruhnya," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).

Legislatif-Eksekutif Bakal Bahas Kepemilikan Saham Mayoritas di PT JIEP

Khoirudin menjelaskan, Bamus DPRD DKI Jakarta akan mengupayakan agar pembahasan tidak melewati tenggat waktu ditetapkan.

"Ini waktunya sudah strict betul. InsyaAllah tanggal 28 kita sudah akan sahkan APBD kita. Sebab, ketika lewat dari tanggal 30 November akan ada sanksi," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Besaran ini terdiri dari rancangan awal Rp 84,32 triliun dan penyesuaian alokasi belanja atas penambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat Rp 6,8 triliun. 

Selanjutnya, akan dilakukan penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 1 November dan dilanjutkan dengan rapat terkait pembahasan belanja RAPBD 2025 secara detail.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1168 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1147 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye911 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye908 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye834 personBudhi Firmansyah Surapati