You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Komisi A Apresiasi Kinerja Komisi Informasi DKI Jakarta
.
photo doc - Beritajakarta.id

Ketua Komisi A Sebut Kinerja KI DKI Sudah Bagus

Ketua Komisi A, Inggard Joshua mengapresiasi kinerja Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil menyelesaikan 117 sengketa informasi di tahun 2023.

Tentu saja saya apresiasi

Inggard mengatakan, sengketa tersebut di antaranya terkait pengadaan barang dan jasa, pertanahan, perizinan, kode etik, denda tenor bank, proses PAW, serta perjanjian kerja sama. 

"Tentu saja saya apresiasi, sangat bagus dan ini best of the best," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Komisi A Ingin Ada Dialog Pempus-Pemprov DKI Terkait Nomenklatur DKJ

Menurut dia, penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi saat ini sudah semakin masif.

"Saya ingin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga pemerintahan daerah yang menerima APBD dapat terus meningkatkan transparansinya," terangnya.

Inggard mengusulkan agar Komisi Informasi dan Pemprov DKI Jakarta menyusun kajian pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi.

"DPRD akan mendorong KIP untuk bersama-sama membuat suatu kajian bersama misalnya untuk membuat Peraturan Daerah Keterbukaan Informasi. Sehingga, semua masyarakat Jakarta mengerti pembangunan kota Jakarta dan penggunaan anggaran serta pajak-pajak yang diterima," bebernya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, penyampaian laporan pertanggungjawaban ini dilakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Pasal 28 dijelaskan, Komisi Informasi bertanggungjawab kepada gubernur dan melaporkan kepada DPRD. Kami juga sampaikan laporan bulanan ke DPRD sebagai bentuk amanah yang diberikan DPRD sungguh kami jalankan untuk kepentingan publik di Jakarta," ungkapnya.

Sedangkan terkait Perda Keterbukaan Informasi Publik, Harry mengaku juga tengah mendorong regulasi ini agar segera dikaji oleh Eksekutif. 

"Memang ada rancangan Perda yang selama ini coba kita dorong," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengaku sangat setuju terkait diperlukannya pembuatan Perda Keterbukaan Informasi.

"Semoga bisa direalisasikan agar Jakarta memiliki Perda tentang Keterbukaan Infomasi Publik," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye16233 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3443 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1528 personFakhrizal Fakhri
  4. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1486 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Hadiri Musrenbang, Ketua DPRD Pastikan Usulan Warga Diakomodir

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik