You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemprov DKI Raih Predikat Sangat Baik Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN
photo Istimewa - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Raih Penghargaan Sistem Merit dengan Predikat Sangat Baik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap hasil Penilaian Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan predikat Sangat Baik.

"Pemprov DKI Jakarta sudah meraih predikat Sangat Baik sejak 2019 hingga 2024,"

Acara Penyampaian Hasil Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang digelar BKN berlangsung di Pullman Central Park, Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih predikat Sangat Baik atas Penilaian Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan capaian skor 350,5.

Pemkot Jakpus Sosialisasikan Penerapan Manajemen Talenta

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, penghargaan dengan predikat Sangat Baik atas Penilaian Sistem Merit dalam Manajemen ASN telah diraih Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 2019 hingga saat ini.

"Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta sudah meraih predikat Sangat Baik sejak 2019 hingga 2024," ujar Chaidir, di Balai Kota, Jumat (20/12).

Dikatakan Chaidir, pengelolaan karier ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta berbasis pada kompetensi dan transparansi untuk menciptakan birokrasi yang profesional.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini saat memberikan sambutan memaparkan beberapa dampak dari penerapan sistem merit yang diterapkan pemerintahan.

“Setidaknya ada tiga dampak penerapan sistem merit, meritokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sistem merit mengurangi kasus korupsi dalam manajemen ASN dan kinerja ASN," kata Rini.

Rini menambahkan, pada bagian dampak meritokrasi dan pertumbuhan ekonomi, yakni pengisian jabatan atau rekrutmen yang didasarkan pada prinsip merit cenderung meningkatkan kinerja pemerintah.

“Dalam hal pertumbuhan ekonomi, penyedia layanan publik atau kualitas kebijakan yang berkualitas dan motivasi kerja berkorelasi negatif terhadap korupsi,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Transjakarta Tegaskan Larangan Mengamen di Mikrotrans dan Halte

    access_time02-10-2026 remove_red_eye3235 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. 4.100 Benih Ikan Didistribusikan di Lima Pulau Permukiman

    access_time02-10-2026 remove_red_eye2852 personAnita Karyati
  3. Syafrin Minta Pengurus RT/RW Terus Jadi Mitra Strategis Pemerintah

    access_time01-10-2026 remove_red_eye1602 personTiyo Surya Sakti
  4. Jalan Raya Ciracas Dilebarkan

    access_time01-10-2026 remove_red_eye1428 personNurito
  5. Sudin Kesehatan Jakpus Sidak Dua Klinik Kecantikan Diduga Ilegal

    access_time06-10-2026 remove_red_eye1168 personFolmer