Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan menerima audiensi guru madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI yang menyampaikan aspirasi agar kesejahteraannya dapat ditingkatkan.

"Secara regulasi berbeda dengan struktur di Dinas Pendidikan"

Audiensi para guru yang dipimpin Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (PGMI DPW) Provinsi DKI Jakarta, Samsurial ini diterima langsung Ketua Komisi E, Muhammad Thamrin, dan dihadiri Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo.

Legislator Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta M Subki mengusulkan adanya penambahan dana hibah untuk anggaran guru madrasah pada tahun depan. Usulan ini disampaikan setelah menerima aspirasi dari PGMI DPW DKI Jakarta terkait perbedaan tunjangan yang diterima guru madrasah. 

"InsyaAllah mudah-mudahan guru-guru ini sudah diajukan ke Dinas Pendidikan supaya dana hibah dari Pemprov DKI kepada Kanwil Kemenag DKI disalurkan dengan sebenar-benarnya kepada para guru madrasah," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/2).

Subki menjelaskan, guru madrasah yang berada di bawah struktur Kemenag RI mendapatkan penghasilan tunjangan yang berbeda dengan guru yang berada di struktur Dinas Pendidikan.

"Teman-teman guru madrasah mereka juga mendidik anak-anak Jakarta. Tapi, memang secara regulasi berbeda dengan struktur di Dinas Pendidikan ," terangnya.

Subki menyampaikan, dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta kepada Kanwil Kemenag yang mencapai Rp 347 miliar diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan tunjangan guru madrasah.

"Guru madrasah berstatus ASN atau bukan harus mendapat perhatian. Kalau tahun ini belum memungkinkan, coba dihitung tahun depan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PGMI DPW Provinsi DKI Jakarta, Samsurial berharap, pemerian dana hibah dari Pemprov DKI kepada Kanwil Kemenag dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

"Anggaran yang memang bisa memberikan peningkatan penghasilan bagi guru madrasah melalui dana hibah," tandasnya.