Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno melakukan kunjungan ke wilayah permukiman warga RW 05 Kelurahan Kampung Melayu dan inlet sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jalan Otista Raya, Kelurahan Bidara Cina. 

"Jadi saya diperintahkan Pak Gubernur berkunjung ke sini,"

Kunjungan itu menurut Rano bagian dari peninjauan wilayah terdampak banjir Kali Ciliwung sekaligus menindaklanjuti perintah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Hasil dari peninjauan ini akan dibawa untuk dibahas dalam rapat koordinasi mengatasi persoalan banjir.

"Jadi saya diperintahkan Pak Gubernur berkunjung ke sini dan beliau ke lokasi lain. Setelah ini kita akan rapat untuk mengatasi banjir," katanya, Senin (3/3).

Menurut Rano, rapat yang akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta ini juga bakal melibatkan jajaran Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hal itu bertujuan agar jajaran Pemprov DKI Jakarta mendapatkan informasi dan pemahaman cuaca serta potensi curah hujan yang mungkin terjadi hingga sepekan ke depan.

Rano mengakui, penjabaran potensi cuaca dari BMKG akan menjadi dasar penanganan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, dampak banjir, khususnya di wilayah bantaran Kali Ciliwung diharapkan bisa diminimalisir.

Menurut Rano, wilayah Jakarta sebagai muara dari 13 sungai memiliki sistem pengelolaan tata air yang lebih rumit dari Provinsi Banten. Apalagi, situasi tersebut diperparah adanya penyempitan aliran sejumlah kali seperti di Kali Ciliwung dari awalnya sekitar 50 meter menjadi 20-30 meter.

Ia menegaskan, pengentasan persoalan banjir di Jakarta merupakan salah satu fokus dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Karena itu sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja, mereka memfokuskan pengerukan seluruh kali, sungai dan waduk yang ada di DKI Jakarta.

Pengerukan bertujuan memperdalam kali dan waduk agar bisa meningkatkan daya tampung air saat terjadi hujan deras atau banjir kiriman dari hulu.

"Kalau mau ideal memang harus diperbesar dan lebarnya sama semua. Tapi ini butuh waktu lama dan harus bersama pusat dan daerah, gak bisa cuma DKI," tandasnya.