Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, pelaksanaan program pemutihan ijazah bagi warga DKI Jakarta akan dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan adanya kompleksitas data dan proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk individu, sekolah dan data administrasi.

"Bagi saya persoalan ijazah ini adalah persoalan serius,"

"Jadi untuk urusan ijazah yang diputihkan ini memang tidak bisa selesai satu periode. Seperti ketika saya memutuskan hal yang berkaitan dengan Kartu Jakarta Pintar," kata Pramono di Balai Agung, Balai Kota, Selasa (29/4). 

Pramono menjelaskan, program pemutihan ijazah berbeda dengan program KJP yang dapat langsung didistribusikan setelah keputusan diambil. Pemutihan ijazah memerlukan verifikasi data dan koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

"Pemutihan ijazah ini kan menyangkut data, menyangkut orang, menyangkut sekolah dan sebagainya. Pasti penyelesaiannya bertahap," ujarnya.

Ia mengungkapkan, tahap pertama pemutihan ijazah telah diselesaikan dengan anggaran sekitar Rp 500 juta. Sedangkan, tahap kedua penyerahan ijazah akan dilakukan pada 2 Mei mendatang setelah peringatan Hari Pendidikan.

Meskipun memerlukan beberapa tahap penyerahan, Pramono menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan program pemutihan ijazah hingga tuntas. Sebab, ijazah merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan untuk mempermudah masyarakat mencari pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan.

"Bagi saya persoalan ijazah ini adalah persoalan serius yang dihadapi warga. Kalau tidak dibantu, ditebus oleh Pemerintah DKI gak bakal diambil," tandasnya.