Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung secara resmi melantik sebanyak 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (7/5).

"K ita akan membangun ekosistem digital yang kuat,"

Pelantikan ini bertepatan dengan hari Rabu, di mana seluruh ASN DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum dalam aktivitas kerjanya, termasuk menuju lokasi pelantikan di Balai Kota.

Salah satu pejabat yang dilantik hari ini adalah Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta. Ia mengapresiasi kebijakan tersebut dan mengaku merasakan langsung manfaat dari layanan transportasi umum di ibu kota.

“Tadi seru banget. Ini akan jadi kenangan indah. Kita pakai pakaian pelantikan dan naik angkutan umum, begitu juga dengan para wali kota yang akan dilantik hari ini. Transportasi kita sudah keren banget, enggak kalah dari luar negeri,” ujar Budi.

Budi menyampaikan sejumlah rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan ia terapkan di Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Fokus utamanya adalah mendukung target Gubernur untuk menjadikan Jakarta masuk dalam 50 besar kota global dunia, yang saat ini Jakarta berada di posisi 70.

“Salah satu indikator kota global adalah pertukaran informasi dan digitalisasi. Karena itu, kita akan membangun ekosistem digital yang kuat, mulai dari smart city, smart people, hingga smart environment,” katanya.

Dalam jangka pendek, Budi akan segera mengisi posisi jabatan yang kosong di dinasnya, serta menyusun grand design CCTV, data center  dan government digital center.

Selain itu, Ia ingin JAKI benar-benar menjadi super app-nya warga Jakarta. Pelayanan publik, termasuk keluhan maupun aduan warga dapat diakses dan terintegrasi melalui aplikasi JAKI.

“Ini akan kita kembangkan. Kalau ada apa-apa JAKI-in. Mau ada permasalahan atau ingin mengakses pelayanan publik di JAKI. Jadi, semuanya di JAKI. Dan Alhamdulillah saat ini sudah banyak yang mereplikasi. Kemarin Lampung sudah, menyusul Banda Aceh juga. Lalu Palembang juga mau meniru JAKI. Dan banyak pemerintah lain juga akan meniru ini,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa tahun 2025 ini akan ada penambahan sekitar 100 unit CCTV melalui skema CSR, menambah jumlah CCTV yang sudah ada sebanyak 1.494 unit. Namun untuk pengadaan, akan dimulai pada 2026, setelah grand design CCTV rampung sesuai rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Semua transformasi ini diarahkan untuk mewujudkan Jakarta yang lebih terhubung, transparan, dan berdaya saing global,” tandasnya.