Raih WTP Sejak 2017, Pramono: Pengelolaan Keuangan DKI Konsisten dan Berkelanjutan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemprov DKI Jakarta untuk laporan keuangan tahun 2024.
"ini penting demi menyukseskan transformasi Jakarta,"
Predikat ini merupakan yang kedelapan kali secara berturut-turut sejak 2017.
“Alhamdulillah, BPK RI kembali memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024,” ujar Pramono dalam rapat paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5).
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turutIa mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta atas kolaborasi yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi. Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Terima kasih juga kepada BPK RI atas pendampingan dan pemeriksaan yang objektif,” katanya.
Pramono menegaskan, opini WTP ini menjadi komitmen Pemprov DKI kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud nyata dari pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan bersama.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov DKI yang akan menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK RI, yang harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari ke depan.
Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan, Pramono menyebutkan tujuh langkah strategis yang tengah dijalankan Pemprov DKI:
1. Penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
2. Pengembangan sistem informasi persediaan secara elektronik.
3. Pensertifikatan tanah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
4. Penagihan dan penatausahaan aset fasos dan fasum.
5. Penguatan sistem pengendalian internal oleh kepala perangkat daerah dengan pendampingan dari Inspektorat.
6. Reviu laporan keuangan berbasis risiko (risk-based review) oleh Inspektorat.
7. Percepatan tindak lanjut atas LHP BPK RI.
Pramono menegaskan, pengelolaan keuangan yang baik menjadi modal penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global.
“Saya berharap capaian ini menjadi pemantik semangat untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi antara Pemprov dan BPK RI terus terjalin dalam mewujudkan tata kelola yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Penguatan sinergi ini penting demi menyukseskan transformasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global,” tandasnya.
