Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan rencananya untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta. Nantinya, seluruh pendapatan dari penerapan ERP ini akan dialokasikan untuk subsidi transportasi bagi 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya,"

Hal ini disampaikan Pramono dalam acara Leaders Forum: Unlocking Investments For Jakarta’s Transformation to Top #50 Global City by 2030 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/5) malam.

Ia menekankan, kebijakan ini bertujuan memastikan manfaat ERP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau.

"Tapi suatu hari, bukan sekarang ya, ERP-nya saya mau pasang. Gak apa-apa, bayar semua ERP. Parkir, bayar semua. Tetapi bagi warga yang tidak mampu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan hasil dari ERP sepenuhnya akan saya gunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan," kata Pramono.

Penerapan ERP juga merupakan upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Pramono menilai, masalah kemacetan sebagian besar disebabkan oleh keengganan masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Karena itu, ia menilai perlunya kebijakan yang mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan transportasi umum. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sendiri telah menerapkan kebijakan wajib bagi ASN untuk menggunakan transportasi umum setiap Rabu.

"Setiap hari Rabu saya wajibkan seluruh ASN di Jakarta untuk naik transportasi umum. Apa hasilnya? Dulu ketika awal-awal saya tahu pasti saya diprotes. Tapi kepada 15 golongan kan saya gratis kan. Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis," ucap Pramono.

Meski sempat menuai protes di awal, kebijakan ini menunjukkan hasil positif dengan adanya peningkatan signifikan penggunaan transportasi umum oleh ASN yang mencapai 98 persen.

Pramono menambahkan, layanan gratis Transjabodetabek juga diberlakukan terhadap 15 golongan masyarakat baik Jakarta maupun luar Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperluas jangkauan transportasi umum dengan membuka tujuh rute baru Transjabodetabek. Sehingga warga dari daerah penyangga bisa memiliki pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau.