Sebanyak 360 peserta mengikuti sosialisasi setop kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gedung Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta Jalan Raya Bekasi Timur, Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

"Saya mengajak pamong di tingkat kelurahan untuk berperan aktif"

Sosialisasi ini dibuka pelaksanaanya oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi (Askesra Sekdaprov) DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.

Dalam pelaksanaan sosialisasi ini juga diisi dengan talkshow. Bertindak sebagai narasumber, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah; dan Kepala BPS Provinsi DKI, Nurul Hasanuddin.

Kemudian, perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri, AKBP Endang Sri Lestari; dan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Fadilannisa Apridini. 

Askesra Sekdaprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ironisnya terkadang kasusnya sering ditutupi karena korban merasa takut, malu, dan tidak tahu harus melapor kemana.

"Ini jadi problem dasar. Kemudian, adanya ketidakpedulian warga Jakarta terhadap lingkungan sekitar. Sehingga, tidak tahu adanya kejadian kekerasan itu," ujarnya, Kamis (12/6).

Melalui sosialisasi ini, Ali berharap, semua pihak bisa ikut andil, berpartisipasi, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Saya mengajak pamong di tingkat kelurahan untuk berperan aktif dan memperkuat komitmen dalam mendukung Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) Tahun 2025," terangnya.

Ia menambahkan, survei tersebut bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi lapangan, tetapi juga untuk memperkuat strategi pencegahan dan perlindungan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para lurah dapat memahami urgensi dan mekanisme pelaksanaan survei dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu  Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Iin Mutmainnah mengungkapkan, berdasarkan hasil SPHAD tahun lalu menunjukan, satu dari tujuh anak dan remaja atau 13,56 persen pernah mengalami kekerasan baik fisik, emosional, dan seksual.

Sedangkan, hasil SPHPD pada 2024, menunjukkan dalam satu tahun terakhir, sebanyak 3,78 persen perempuan di DKI Jakarta mengalami kekerasan fisik dan seksual. 

"Jika melihat fakta dan tingginya angka prevalensi kekerasan, maka peran pamong, khususnya lurah dan camat, sebagai pemimpin terdekat masyarakat yang dapat menjadi garda terdepan perlindungan perempuan maupun anak, menjadi sangat penting," bebernya.

Ia memaparkan, UPT PPPA Dinas PPAPP DKI Jakarta setiap tahunnya telah menangani sekitar 2.000 laporan kasus kekerasan. Namun, angka ini masih jauh di bawah angka kejadian sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

"Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pamong terkait teknis pelaksanaan SPHAD dan SPHPD Tahun 2025," ucapnya.

Ia menuturkan, pelaksanaan SPHAD tahun ini akan berlangsung mulai 18 Juni sampai 18 Juli mendatang dengan target sasaran 3.000 anak berusia 13–24 tahun di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Untuk pelaksanaan SPHPD 2025 akan berlangsung pada bulan Agustus sampai September 2025, dengan target 3.000 perempuan berusia 15–64 tahun di DKI Jakarta," tandasnya.