Dewan Minta Program Sekolah Gratis Kedepankan Prinsip Keadilan dan Kualitas
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana meminta pelaksanaan program sekolah gratis pada sekolah swasta benar-benar setara dengan sekolah negeri, baik dari sisi kualitas pendidikan, fasilitas, maupun kesejahteraan guru.
"Program ini harus betul-betul gratis,"
“Sekolah swasta yang ikut program ini tidak boleh memiliki kualitas lebih rendah dari sekolah negeri. Kesejahteraan guru juga harus dijamin. Jangan sampai guru masih pusing soal gaji telat atau tidak menentu. Kalau gurunya sejahtera, mereka bisa fokus mengajar dan mendidik anak-anak kita,” ujar Yudha, Jumat (18/7).
Menurutnya, pelaksanaan sekolah gratis di swasta harus menjunjung prinsip keadilan dan kualitas. Ia menekankan bahwa program ini harus benar-benar gratis tanpa pungutan terselubung kepada peserta didik.
MPLS Diharapkan Jadi Pengalaman Menyenangkan Peserta Didik“Sejak awal kami selalu tekankan program ini harus betul-betul gratis. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun,” ucapnya.
Yudha juga menyoroti perlunya perbaikan fasilitas di sekolah swasta penerima program, agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan dengan sekolah negeri.
“Pemprov DKI perlu secara bertahap memperbaiki fasilitas sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam program ini. Tujuannya agar baik negeri maupun swasta bisa memberikan layanan pendidikan yang setara,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak Jakarta, tanpa terkecuali sehingga semua peserta didik bisa mendapatkan akses pendidikan yang setara.
“Tujuan akhirnya adalah, baik sekolah negeri maupun swasta, sama-sama memberikan kualitas terbaik dan sama-sama gratis. Ini penting agar semua anak Jakarta memperoleh hak yang setara atas pendidikan,” tandasnya.
