You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Gedung Pemerintahan di Jaksel Sudah Pasang Ornamen Betawi
photo Rudi Hermawan - Beritajakarta.id

Gedung Pemerintahan di Jaksel Sudah Pasang Ornamen Betawi

Seluruh gedung pemerintahan di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan telah dipasangi ornamen atau simbol-simbol budaya Betawi.  Hal ini sesuai keingnan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  yang meminta perkantoran milik DKI menonjolkan ornamen kedaerahan.

Gedung pemerintahan seperti kantor kecamatan dan kelurahan sudah terpasang ornamen Betawi seperti list plank, pucuk rebung dan gigi balang

Kepala Suku Dinas Pariwisata Jakarta Selatan Ahmad Syaropi mengatakan, pemasangan ornamen Betawi tersebut juga sesuai dengan Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi.

"Untuk gedung pemerintahan, seperti kantor kecamatan dan kelurahan sudah terpasang ornamen Betawi seperti list plank, pucuk rebung dan gigi balang," kata Ahmad, Selasa (25/8).

Kantor Pemerintahan Wajib Pasang Ornamen Betawi

Ahmad juga mengimbau ke sekolah-sekolah dan pengelola gedung swasta untuk memasang sejumlah ornamen Betawi. "Untuk pengelola gedung swasta, saat ini sifatnya hanya imbauan. Kalau nanti perda mewajibkan gedung swasta pasang ornamen Betawi, maka saya akan berkirim surat dan menegur jika belum dipasang,"  jelasnya. 

Pantauan di lapangan, ornamen Betawi terpampang di sejumlah kantor pemerintahan seperti di Kelurahan Pulo di Jalan Prapatan Raya, terdapat sepasang ondel-ondel, lalu di Kecamatan Mampang Prapatan ada ornamen Betawi berbentuk list plank.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12147 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1364 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1342 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1304 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1009 personBudhi Firmansyah Surapati