Apresiasi Kinerja APBD DKI, OJK Siap Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodebek, Edwin Nurhadi menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga triwulan II tahun 2025.
"Optimisme yang luar biasa,"
Menurutnya, capaian realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan optimisme yang kuat.
"Kalau kita lihat dari paparan Pak Gubernur dan Pak Wagub serta pimpinan OPD, saya melihat satu optimisme yang luar biasa dan capaiannya sangat bagus sekali dari sisi APBD di DKI Jakarta," ujar Edwin, usai menghadiri konferensi pers capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/8).
BI Nilai Program Quick Wins Berperan Penting Jaga Stabilitas EkonomiEdwin juga mengapresiasi konferensi pers yang digelar Pemprov DKI. Ia menyebut acara ini sebagai langkah positif dan menjadi percontohan bagi provinsi lain.
"Karena ini kali pertama dan dilakukan oleh provinsi pertama kali di seluruh Indonesia. Ini akan jadi bagian contoh yang baik bagi provinsi lainnya untuk bisa diikuti dan juga dilakukan oleh provinsi-provinsi lainnya seperti di DKI Jakarta ini," katanya.
Meskipun kinerja sektor jasa keuangan hingga semester 1-2025 menunjukkan tren positif di Jakarta, OJK berkomitmen untuk memperkuat pengawasan dan regulasi.
Hal ini dilakukan untuk memastikan sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, dan fintech tetap stabil dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jakarta.
"Khusus untuk di DKI Jakarta baik itu perbankan, sektor pasar modal, industri keuangan non-bank dan juga event fintech itu semua menunjukkan trend yang sangat positif," ucap dia.
Untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan sektor riil, Edwin menyampaikan bahwa OJK Jabodebek memiliki program Pengembangan Ekonomi Daerah. Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kolaboratif antara lembaga jasa keuangan dengan komunitas Jakpreuner di wilayah Jakarta.
OJK juga akan mendorong peran agregator dan offtaker untuk bersama-sama memberdayakan UMKM di Jakarta guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kita akan mendorong dari sisi ada agregator dan offtaker-nya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mendorong pemberdayaan UMKM, khususnya komunitas Jakpreuner yang ada di wilayah DKI," jelas Edwin.
Dalam paparannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 Juli 2025 yang telah berjalan baik di Jakarta. Pramono mengatakan, realisasi pendapatan daerah telah menunjukkan kinerja positif yakni mencapai Rp 45,63 triliun atau 56 persen dari target.
Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 30,95 triliun atau 37 persen anggaran. Sehingga surplus APBD sebesar Rp 14,67 triliun dan SiLPA Rp 18,56 triliun. Total APBD DKI Jakarta 2025 sendiri tercatat sebesar Rp 91,34 triliun.
Sedangkan sektor jasa keuangan di DKI Jakarta pada semester I-2025 menunjukan kinerja yang solid. Perbankan mencatat pertumbuhan yang positif dengan risiko terkendali, pasar modal terus mengalami peningkatan jumlah investor dan transaksi, sementara sektor asuransi, pembiayaan, dan penjaminan tetap berperan dalam mendukung stabilitas keuangan.
