Realisasi APBD Tunjukkan Keberpihakan Pemprov DKI pada Masyarakat
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah bekerja optimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu tercermin dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI hingga 31 Juli 2025 yang menunjukkan kinerja positif.
"Kepentingan utama rakyat jadi fokus,"
“Kepentingan utama rakyat jadi fokus, yaitu pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja melalui pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas pangan dengan inflasi rendah juga diperhatikan,” ujarnya, Kamis (28/8).
Legislator Apresiasi Realisasi APBD DKI
Wa Ode mengapresiasi berbagai program Pemprov DKI yang menyentuh langsung kebutuhan warga, termasuk perlindungan sosial seperti KJP, bantuan lansia, hingga program pangan murah.
Ia juga menilai kebijakan distribusi air bersih melalui PAM Jaya, perbaikan saluran, dan sanitasi merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.
Selain itu, ia menekankan bahwa masalah klasik Jakarta seperti banjir dan kemacetan terus dicarikan solusinya. Normalisasi Kali Ciliwung diharapkan berjalan pada 2026, sementara pembangunan transportasi massal dengan penambahan armada dan perluasan rute diyakini mampu mengurai kemacetan.
“Terkait pembukaan lapangan kerja di Jakarta, saya harap kemudahan berusaha terus ditingkatkan. Izin-izin proaktif juga perlu terus dipermudah,” tandasnya.
Sekadar diketahui, realisasi APBD DKI Jakarta per 31 Juli 2025 mencatat pendapatan Rp45,63 triliun atau 56 persen dari target, dengan belanja Rp30,95 triliun atau 37 persen dari anggaran. Kondisi ini menghasilkan surplus Rp14,67 triliun dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Rp18,56 triliun dari total APBD 2025 yang ditetapkan sebesar Rp91,34 triliun.
