DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Bebas Tahan Ijazah Mulai Akhir 2025
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang memastikan mulai akhir 2025 tidak ada lagi praktik penahanan ijazah di sekolah.
"Sekarang semua laporan dipusatkan di P4OP,"
Menurut Thamrin, kebijakan ini jauh lebih baik dibandingkan sistem sebelumnya yang dikelola melalui Yayasan Beasiswa Jakarta. Kini, penanganan dilakukan langsung oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP).
Pramono Paparkan Kebijakan Strategis Penguatan SDM ke Lemhannas“Sekarang semua laporan dipusatkan di P4OP, kemudian ditindaklanjuti dan dilaporkan secara menyeluruh. Jadi tidak lagi kasus per kasus. Ini lebih efektif dan efisien,” ujarnya, Jumat (26/9).
Ia menjelaskan, mekanisme baru ini memungkinkan ribuan ijazah yang sebelumnya tertahan karena alasan biaya dapat ditebus secara kolektif. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi datang sendiri ke DPRD atau Disdik hanya untuk mengurus satu per satu kasus.
“Kalau dulu kasihan, ada warga datang hanya untuk mengadvokasi satu ijazah saja. Sekarang lebih praktis. Warga cukup melapor, datanya dihimpun, lalu ribuan ijazah bisa langsung diselesaikan sekaligus,” jelasnya.
Thamrin menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan semangat Pemprov DKI untuk menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga tanpa hambatan administratif.
“Menurut saya ini langkah yang sangat bagus. Lebih cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana menyatakan, pihaknya menargetkan program pemutihan ijazah rampung pada akhir tahun ini.
Ia meminta seluruh pihak yang mengetahui masih adanya ijazah pelajar yang tertahan segera melaporkannya ke Disdik.
“Yang masih tertahan mohon dikirimkan datanya untuk dikurasi, karena memang terkadang tidak logis tagihannya,” ujar Nahdiana.
Ia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan pemutihan 6.652 ijazah yang tertahan di sekolah.
Saat ini Disdik juga tengah memastikan skema pemutihan berjalan dengan baik, termasuk memeriksa status ijazah belum diterima siswa sebagai bukti kelulusannya.
“Kami proaktif melakukan penyisiran dan Desember ini kami selesaikan. Jangan sampai 2026 tidak putih-putih,” tandasnya.
