You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Petugas melakukan pengecekan tuas pompa mobile
photo Nugroho Sejati - Beritajakarta.id

Pemprov DKI Siapkan Pompa Antisipasi Banjir di Musim Hujan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah pompa untuk mengantisipasi potensi banjir seiring mulai masuknya musim hujan di ibu kota.

"Banjir di Jakarta ini ada tiga jenis,"

“Banjir di Jakarta ini, seperti yang sering saya sampaikan, ada tiga jenis. Pertama, banjir lokal karena aliran sungai tersumbat sampah dan sebagainya,” ujar Pramono usai membuka Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 di Plaza Tenggara, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

Pemprov DKI Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Fenomena Hujan Mikroplastik

Pramono menjelaskan, dalam tiga bulan terakhir Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pengerukan di sejumlah titik untuk meminimalkan risiko banjir saat musim hujan.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki sekitar 600 pompa stasioner yang ditempatkan di wilayah rawan banjir. Selain itu, juga disiapkan sejumlah pompa bergerak yang dapat digunakan sesuai kebutuhan untuk menghadapi banjir lokal maupun banjir kiriman.

“Jadi, kalau ada banjir lokal, banjir kiriman, atau banjir rob akibat air pasang yang bersamaan dengan hujan, semua perlu penanganan ekstra hati-hati. Mudah-mudahan kalau pun terjadi banjir, bisa diselesaikan dalam waktu tiga sampai enam jam,” tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12412 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1374 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1362 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1313 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1020 personBudhi Firmansyah Surapati