You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot Mendorong Pemberian Bantuan Kopas
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Djarot Minta Sudin KUMKMP Bantu Koperasi Pasar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) untuk memberikan bantuan modal kepada Pusat Koperasi Pasar (Puskopas).

Saya akan mendorong, tapi yang terpenting koprasi harus bersih dari praktek KKN atau konflik internal

Menurut Djarot, pemberian bantuan modal yang diberikan nantinya akan dipinjamkan kepada para pedagang yang membutuhkan tambahan modal usaha, sekaligus menghindari pedagang dari jerat rentenir yang kerap membuat susah mereka.

"Saya akan mendorong, tapi yang terpenting koprasi harus bersih dari praktik KKN atau konflik internal," ujar Djarot usai menerima perwakilan Puskopas DKI di Balai Kota, Jumat (28/8)

Koperasi Pasar Diminta Perkuat Posisi Pedagang

 

Djarot juga meminta Dinas KUMKMP untuk mengawasi peminjaman modal usaha, serta memberikan reward kepada koperasi pasar yang memiliki kinerja baik, "Salah satunya dengan menambah nominal peminjamannya," tandas Djarot.

Ketua Umum Puskopas DKI, Zaenal mengatakan, sejauh ini baru dua pasar yang mendapatkan bantuan pinjaman modal yaitu, Pasar Mayestik dan Pasar Matraman. Nantinya, menurut Zaenal, pemberian bantuan dan pembayaran dilakukan melalui koperasi.

"Jadi nanti dari koperasi baru dibagikan ke pedagang," tandas Zaenal.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1152 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1138 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye900 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye853 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye824 personBudhi Firmansyah Surapati