You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Audit BPK
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang akses data transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta di beberapa bank BUMN seperti BNI, BRI, dan Mandiri secara online. Hal ini dilakuka.
photo doc - Beritajakarta.id

BPK Awasi Transaksi Pemprov DKI di Tiga Bank

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang akses data transaksi rekening Pemprov DKI Jakarta di beberapa bank BUMN seperti BNI, BRI, dan Mandiri secara online. Hal ini dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

Semula, kita tidak bisa akses rekening, tapi karena Pak Jokowi sudah mengizinkan, ya bersyukur. Karena kita ingin menciptakan keuangan daerah yang transparan, terbuka dan akuntabel

Penandatanganan dilakukan Ketua BPK Hadi Poernomo dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BRI Sofjan Basir, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, di kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/4).

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu langkah keterbukaan penggunaan anggaran. Nantinya BPK, bisa memantau langsung semua transaksi yang ada di tiga bank tersebut.

DKI Minta Masukan BPKP Soal Bus Berkarat

"Kita ini memang sudah terbuka total. Bukan masalah data tapi masalah transaksi keuangan kita di Bank DKI, BNI, dan Mandiri. Sudah diberikan total pada BPK. Setiap transaksi Pemprov DKI, di menit apapun, detik apapun bisa dipantau dan diaudit oleh BPK," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, langkah itu dinilainya sebagai usaha pencegahan untuk mempersempit dan menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat menyimpang. Kerjasama ini merupakan yang pertama kali di Indonesia dan diharapkan ke depan akan diikuti oleh kota-kota lainnya. "DKI ingin memulai dan DKI adalah yang pertama," ujar mantan Walikota Solo itu.

Ketua BPK RI, Hadi Poernomo mengatakan, penandatanganan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan akses rekening pemda di Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Semula kita tidak bisa akses rekening, tapi karena Pak Jokowi sudah mengizinkan, ya bersyukur. Karena kita ingin menciptakan keuangan daerah yang transparan, terbuka, dan akuntabel," kata Hadi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Siapkan Pendaftaran Online PJLP, Pelamar Diimbau Tidak Datang ke Balai Kota

    access_time22-04-2025 remove_red_eye16232 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Dibuka Dua Gelombang, Rekrutmen Petugas PPSU Bisa di Kelurahan-Kecamatan

    access_time22-04-2025 remove_red_eye3441 personFakhrizal Fakhri
  3. Pramono Imbau Warga Daftar PPSU dan Damkar Melalui Kelurahan

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1528 personFakhrizal Fakhri
  4. Anggota DPRD DKI Brando Susanto Tutup Usia

    access_time27-04-2025 remove_red_eye1477 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Hadiri Musrenbang, Ketua DPRD Pastikan Usulan Warga Diakomodir

    access_time23-04-2025 remove_red_eye1232 personFakhrizal Fakhri

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik