You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Petugas Gabungan melakukan Razia PKL di Kramat Jati
photo Nurito - Beritajakarta.id

Personel Gabungan Tertibkan PKL di Kramat Jati

Sebanyak 125 personil gabungan Satpol PP, Sudin Perhubungan dibantu aparatur TNI/Polri melakukan razia di sejumlah jalan protokol di wilayah Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (12/12) sore.

"Pengendalian PKK dan parkir liar untuk antisipasi kemacetan lalu lintas," 

Kegiatan yang dipimpin Kasi Operasi Satpol PP Kota Jakarta Timur Charles Siahaan, digelar di sepanjang Jalan Raya Bogor dan Jalan Mayjend Sutoyo sekitarnya.

Penataan Kawasan Jl Cemara Rampung Akhir Desember

Menurut Charles, kegiatan ini untuk mengantisipasi adanya gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) di sepanjang Jalan Raya Bogor.

"Pengendalian PKK dan parkir liar untuk antisipasi kemacetan lalu lintas dan juga terkait persiapan pengamanan jalur libur panjang menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru)," paparnya.

Kasatpol PP Kecamatan Kramat Jati, Endharwanto menjelaskan, di Jalan Mayjen Sutoyo, ada tiga PKL yang dihalau karena kedapatan berjalan di trotoar.

"Di wilayah Kramat Jati hanya ada tiga PKL yang dihalau. Sedangkan di titik lainnya tidak ditemukan," katanya

Dalam razia ini, petugas menyisir Jalan H Bokir Bin Djiun, Jalan Raya Bogor, Jalan Mayjen Sutoyo, Jalan Raya Dewi Sartika dan Jalan MT. Haryono.

Kegiatan ini digelar dalam rangka  Penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, serta Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye5605 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1271 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1162 personFakhrizal Fakhri
  4. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye917 personBudhi Firmansyah Surapati
  5. Buka JAFEX 2026, Pramono Ingin Optimalkan Pemanfaatan Aset Daerah

    access_time11-08-2026 remove_red_eye799 personDessy Suciati