You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Djarot: Soal Rohingya Kita Perlu Koordinasi
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Djarot akan Koordinasi Soal Pengungsi Rohingya

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait ditemukannya dua pengungsi Rohingya yang berkeliaran di jalan protokol ibu kota.

Pengungsi itu kan tidak bisa serta merta kita yang lakukan, tapi harus ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri

Menurut Djarot, koordinasi penting dilakukan untuk mengetahui berapa banyak pengungsi Rohingya yang berada di Jakarta. Selain itu, koordinasi dilakukan agar diketahui apakah mereka betul-betul pengungsi.

DKI Minta UNHCR Mendata Pengungsi di Jakarta

"Pengungsi itu kan tidak bisa serta merta kita yang lakukan, tapi harus ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Apakah dia betul pengungsi Rohingya, atau bukan," kata Djarot di Balai Kota, Senin (31/8).

Sementara itu, salah satu perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukam), Puja Laksono menjelaskan, kendala dalam mengatasi permasalahan pengungsi adalah kemauan dari negara ketiga yang merupakan tujuan dari para pencari suaka. Pasalnya kebayaran negara ketiga tujuan pengungsi hanya akan menerima imigran yang memiliki kemampuan tertentu saja.

"Mereka yang tidak terkirim ke negara ketiga ya ada di kita. Kita tetap bisa memproses mereka jika mereka melakukan kesalahan," jelas Puja.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11030 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1332 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1256 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1249 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye972 personBudhi Firmansyah Surapati