You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Sudindukcapil Jakbar Keluarkan 990 SKDS untuk Pendatang
photo Izzudin - Beritajakarta.id

Jakbar Terbitkan 990 SKDS untuk Pendatang

Ratusan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat. Surat tersebut diperuntukkan bagi warga pendatang yang belum memiliki KTP DKI.

Dari 1.237 pendatang yang terjaring dalam operasi Bina Kependudukan (Binduk), sudah 990 SKDS yang kita keluarkan

"Dari 1.237 pendatang yang terjaring dalam operasi Bina Kependudukan (Binduk), sudah 990 SKDS yang kita keluarkan," ujar Waluyo, Kepala Seksi Penertiban dan Kerjasama Sudin Dukcapil Jakarta Barat, Rabu (2/9).

Menurut Waluyo, pendatang yang terjaring dari hasil binduk periode Mei-Agustus 2015. Operasi binduk terpadu tidak saja dilakukan di pemukiman padat penduduk, rumah kontrakan, dan kos-kosan, tapi juga di lingkungan apartemen serta perumahan elit.

321 Pendatang Baru di Kalibaru Terjaring Operasi Binduk

"Sejumlah apartemen yang juga digelar operasi binduk di antaranya apartemen Mediterania 1 dan 2 Tanjung Duren Selatan, Apartemen Wesling Kedoya Selatan, Apartemen Kedoya Elok, Perumahan Taman Palem Cengkareng Timur, dan Apartemen Season City," tuturnya.

Waluyo mengatakan, pihaknya juga memfasilitasi warga untuk melakukan perekamanan KTP elektronik (e-KTP) warga Rumah Susun (Rusun). "Sudah ada sebanyak 247 warga di Rusun Flamboyan, Cengkareng Barat, untuk perekaman e-KTP DKI," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1177 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye931 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati