You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Pemkot Jakbar Sosialisasikan Kebijakan Pajak Daerah Tahun 2026
photo Budhi Firmansyah Surapati - Beritajakarta.id

Pemkot Jakbar Sosialisasikan Kebijakan Pajak Daerah 2026

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (28/4), melakukan penyuluhan dan sosialisasi kebijakan pajak daerah 2026. Kegiatan yang dilaksanakan Ruang Ali Sadikin Blok A kantor wali kota ini diikuti 300 peserta.

"Agar para pelaku usaha memahami kewajiban dan haknya. "

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha terkait kebijakan pendapatan daerah. 

"Dalam kegiatan ini, kami sampaikan juga kebijakan pemberian keringanan dan penghapusan sanksi administrasi sesuai regulasi terbaru," jelas Iin.

Pemkot Jaksel Beri Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah 2026

Ditegaskan Iin, pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, termasuk jaminan keselamatan bagi pengguna transportasi umum.

"Seperti lewat dukungan anggaran kita bisa melatih pramudi agar lebih sabar dan profesional. Kemudian juga memastikan hak mereka seperti BPJS dan THR terpenuhi," ucapnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati memaparkan, pajak menyumbang Rp49,79 triliun atau hampir 69 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. 

Karena itu, Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan sukarela untuk menjamin keberlangsungan program kota.

"Jika pendapatan pajak DKI tidak tercapai, maka program kesejahteraan tentu akan mengalami hambatan," tambahnya.

Dipastikan Lusiana, seluruh hasil dari pajak yang disetor akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya, bisa berupa pembangunan atau pelayanan publik yang semakin baik.

Sedangkan Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat, Muhammad Kadar menjelaskan, kegiatan diikuti 300 peserta dari unsur wajib pajak, camat dan lurah. 

"Kegiatan ini penting agar para pelaku usaha memahami kewajiban dan haknya. Sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak daerah," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33850 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15295 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7943 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5996 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3902 personAnita Karyati