Gerakan Pemilahan Sampah Dibarengi Infrastruktur dan Edukasi Warga
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengapresiasi terbitnya Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.
"Perlu ada tindakan yang terintegrasi,"
Menurut dia, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani persoalan sampah yang menjadi tantangan besar di ibu kota.
Rio menilai, penanganan sampah tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan limbah atau tempat pembuangan akhir. Sebab, persoalan sampah berkaitan berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, budaya masyarakat, hingga peran pemerintah dan warga.
Sampah di Jalan Rawa Kuning Tuntas Dibersihkan“Persoalan penanganan sampah itu menyangkut infrastruktur, perilaku kultural, peranan pemerintah daerah, dan seterusnya. Jadi perlu ada tindakan yang terintegrasi dan termonitor secara sistematik, jangan parsial atau sepotong-sepotong,” ujar Rio, Senin (11/5).
Ia mengatakan, kebijakan pemilahan sampah dari sumber harus dibarengi kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Misalnya, tersedianya fasilitas pemilahan sampah di lingkungan warga hingga mekanisme pengangkutan sampah sesuai jenisnya.Selain itu, Rio menekankan pentingnya membangun budaya memilah sampah di tengah masyarakat. Menurut dia, perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, namun bukan sesuatu yang mustahil dilakukan.
Ia mencontohkan, pada era 1980-an membuang sampah dari kendaraan dianggap sebagai hal biasa. Namun kini perilaku tersebut mulai ditinggalkan karena adanya edukasi dan perubahan budaya di masyarakat.
“Artinya ada edukasi, ada perubahan karakter atau budaya. Nah, ini juga perlu dibangun dalam konteks pemilahan sampah,” katanya.
Rio juga meminta agar penyediaan sarana pemilahan sampah dibuat lebih membumi dan mudah dipahami masyarakat. Pendekatan yang digunakan, kata dia, harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya warga di masing-masing wilayah.
Terkait penyediaan sarana dan infrastruktur, Rio menyebut ada tiga kemungkinan skema, yakni disiapkan pemerintah daerah, gotong royong warga, atau kolaborasi keduanya. Pada tahap awal, ia menilai, Pemprov DKI perlu lebih dominan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat.
“Nanti dalam perjalanan berikutnya akan ada pola campuran. Sehingga ke depan kita bisa mendapati pelaksanaan pemilahan sampah itu secara semesta,” ucapnya.
Rio menekankan, Pemprov DKI juga perlu melakukan pemetaan kesiapan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebab, setiap wilayah memiliki tingkat kesadaran dan karakter sosial yang berbeda.
Saat ini, sambung Rio, Jakarta kemungkinan masih berada pada tahap ‘buanglah sampah pada tempatnya’. Sementara negara maju seperti Jepang sudah berada pada tahap ‘jangan membuang sampah’, sehingga masyarakat terbiasa membawa kembali sampahnya sendiri.
“Perlu ada jangkauan pemetaan soal ini. Di kawasan tertentu mungkin pemilahan sampah sudah bisa diterapkan, tetapi di wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tertentu mungkin fokusnya masih pada membuang sampah pada tempatnya,” jelas Rio.
Ia pun mendorong Jakarta belajar dari Jepang dan negara-negara maju lainnya dalam membangun budaya pengelolaan sampah.
Selain itu, Rio menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan sampah, terutama menjelang larangan open dumping.
Menurut Rio, pemerintah pusat tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga harus hadir melalui dukungan konkret, termasuk pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah.
Terkait fasilitas pengolahan sampah seperti RDF dan rencana ITF, Rio meminta, pemerintah terlebih dahulu mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi saat ini, termasuk polemik di Bantargebang maupun RDF, sebelum melangkah ke proyek berikutnya.
“Harus ada kolaborasi yang konkret, tidak sekadar slogan atau jargon,” tandasnya.
