You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
IMG 20260512 WA0120
photo Istimewa - Beritajakarta.id

DPRD Sumut Studi Banding ke KI DKI

Rombongan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Selasa (12/5), melakukan kunjungan kerja dan studi banding seputar mekanisme seleksi anggota, serta penguatan keterbukaan informasi publik ke Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta.

“Kami terus belajar dari Jakarta."

Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin dalam paparannya, menjelaskan tentang Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) keterbukaan informasi publik yang menyentuh hampir 900 badan publik di Jakarta.

“Sebanyak 189 badan publik yang meraih predikat informatif dari hasil pelaksanaan E-Monev 2025. Sisanya mendapat penilaianmenuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, hingga tidak informatif,” paparnya, seperti dikutip melalui keterangan tertulisnya. 

Komisi Informasi Apresiasi Pencanangan Zona Integritas KPU DKI

Luqman juga menyoroti pentingnya pembaruan tata kelola keterbukaan informasi di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). 

“Ke depan perlu adanya tata kelola E-Government berbasis AI. Negara harus hadir untuk mengatur penggunaan AI agar memberikan manfaat serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ungkapnya. 

Ia berharap lembaga Komisi Informasi dapat semakin berkembang secara adaptif, preventif dan berkelanjutan dalam menjaga hak masyarakat terhadap informasi publik.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumut, Ricky Antoni menuturkan, kedatangan bersama anggota dewan untuk mempelajari mekanisme seleksi disebabkan saat ini sedang melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara. 

“Kami terus belajar dari Jakarta. Proses seleksi KI di Sumut sudah memasuki tahap psikotes sehingga kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme seleksi sesuai aturan," jelasnya.  

Sementara, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Agus Wijayanto menjelaskan bahwa proses seleksi anggota Komisi Informasi daerah dapat mengacu pada Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman seleksi anggota Komisi Informasi, serta proses seleksi di DKI Jakarta dilakukan bekerja sama dengan Lembaga dari UNPAD dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Tahun 2025.

“Yang paling penting, calon anggota tidak terafiliasi partai politik. Serta pengalaman dan kompetensi di badan publik juga menjadi pertimbangan penting,” tandasnya.  

 

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

    access_time13-11-2026 remove_red_eye33848 personFakhrizal Fakhri
  2. Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

    access_time14-11-2026 remove_red_eye15293 personFakhrizal Fakhri
  3. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye7941 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

    access_time13-11-2026 remove_red_eye5995 personFakhrizal Fakhri
  5. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye3900 personAnita Karyati