Tanpa APBD, Pemprov DKI Bakal Bangun Pusat Bisnis di Lahan Eks BPSDM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau aset lahan eks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, seluas 2,4 hektare, pada Kamis (11/6).
"Ini adalah aset,"
Aset ini merupakan barang milik daerah yang lokasinya sangat strategis karena berada di kawasan segitiga emas Jakarta. Sayangnya, aset tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
"Ini adalah aset yang betul-betul premium karena lokasinya di segitiga emas Jakarta. Sebagai tempat pusat perkantoran, perbelanjaan, kemudian hunian, rekreasi, gaya hidup di Jakarta," ujar Pramono.
Pemkot Jakut Dukung Pembangunan Fasilitas Pendidikan di PluitPramono mengatakan, kawasan ini memiliki nilai strategis karena berada di pusat bisnis Jakarta yang dikelilingi perkantoran dan kedutaan besar.
Nantinya lahan ini diproyeksikan menjadi Jakarta International Cultural Hub yang menggabungkan fungsi budaya, hiburan, MICE, hotel, serviced apartment, dan perkantoran untuk mendukung berbagai kegiatan nasional maupun internasional di Jakarta.
Gubernur juga meminta agar dalam pengembangan lahan ini turut dibangun ruang terbuka hijau.
"Saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MICE, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM," kata dia.
Pengembangan lahan ini akan dilakukan menggunakan pembiayaan kreatif atau skema kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta dan tanpa menggunakan APBD.
Melalui skema tersebut, pembangunan yang dilakukan tidak akan membebani keuangan daerah. Gubernur pun meyakini, pengembangan lahan yang bekerja sama dengan pihak swasta ini memiliki potensi yang sangat besar.
Nilai investasi pengembangan lahan ini diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,53 triliun dengan masa kerja sama selama 30 tahun. Proses pembangunannya diperkirakan berlangsung selama tiga tahun dan ditargetkan mulai konstruksi pada awal 2027.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga memberikan kesempatan perpanjangan kerja sama selama 20 tahun.
"Dan kemudian kalau sama-sama ingin diperpanjang masih ada ruang kurang lebih 30 tahun sehingga total bisa kerja sama di tempat ini 80 tahun secara by law, by undang-undang," lanjutnya.
