DPRD DKI Kawal Implementasi Gerakan Pemilahan Sampah dari Sumber
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan optimistis implementasi Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber dapat membantu mengurangi volume sampah secara bertahap.
"DPRD ikut mengakselerasi,"
Menurut Manuara, Pemprov DKI Jakarta telah menyosialisasikan kebijakan tersebut melalui wali kota kepada jajaran camat, lurah, RT/RW, hingga Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).
DPRD DKI, kata Manuara, turut mengakselerasi pelaksanaannya agar target pengelolaan sampah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dapat tercapai.
Sudin LH Jaksel OTT Delapan Pelaku Buang Sampah Sembarangan"Sudah disosialisasikan oleh Pak Gubernur melalui wali kota hingga ke tingkat RT/RW dan LMK. Saat ini sedang berproses, dan kami di DPRD ikut mengakselerasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan," ujar Manuara, Senin (15/6).
Ia menjelaskan, DPRD terus memantau pelaksanaan Ingub tersebut melalui kegiatan reses. Dalam setiap kesempatan, pihaknya juga aktif menyosialisasikan pentingnya pemilahan sampah kepada masyarakat melalui RT/RW, LMK, serta perangkat kelurahan.
Namun demikian, Manuara mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pemilahan sampah. Sebab itu, ia mendorong Dinas Lingkungan Hidup (LH) segera memetakan kebutuhan fasilitas pemilahan sampah di setiap wilayah.
Menurutnya, penyediaan sarana pendukung tidak harus seluruhnya mengandalkan APBD. Keterlibatan dunia usaha dan partisipasi masyarakat juga dapat menjadi solusi untuk mempercepat penyediaan fasilitas tersebut.
Ia menilai kawasan bisnis, perkantoran, dan permukiman menengah ke atas memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara mandiri. Sementara itu, kawasan permukiman padat dan wilayah kumuh perlu mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui APBD.
"Daerah-daerah sentra bisnis, perkantoran, dan permukiman elit tidak harus semuanya disubsidi APBD. Namun untuk kawasan permukiman padat dan kawasan kumuh, tentu perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah," jelasnya.
Dikatakan Manuara, apabila gerakan pemilahan sampah dari sumber dapat dijalankan secara konsisten dan didukung sarana yang memadai, upaya penanganan sampah di Jakarta akan berjalan lebih efektif.
"Kalau kebijakan ini terimplementasi dengan baik, saya optimistis penanganan sampah di DKI Jakarta akan berangsur menuju kondisi yang kita harapkan," tandasnya.
