DPRD Bahas Raperda APBD 2027 dan Tetapkan Lima Rekomendasi Pansus
DPRD DKI Jakarta menetapkan lima rekomendasi panitia khusus (pansus) terkait sejumlah persoalan strategis di Jakarta sekaligus memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Kedua agenda tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/10).
"Pembahasan APBD harus secara cermat,"
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengatakan, pembahasan APBD 2027 harus dilakukan secara cermat agar kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Jakarta.
Menurutnya, APBD bukan sekadar angka dan alokasi anggaran, melainkan wujud arah kebijakan pembangunan serta komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.
Pansus Reforma Agraria Matangkan Penyerahan Sertifikat Tanah Warga"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilaksanakan secara cermat, terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan Jakarta sebagai kota global," ujar Baco.
Ia berharap, pembahasan Raperda APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sebelum memasuki agenda pembahasan RAPBD 2027, rapat paripurna menyetujui lima rekomendasi pansus DPRD DKI Jakarta. Kelima pansus tersebut membahas percepatan penyerahan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum), pengelolaan sampah, tata kelola perparkiran, reforma agraria dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil pembahasan bersama jajaran eksekutif dan instansi terkait, masukan dari narasumber, serta peninjauan lapangan. Setelah disetujui dalam rapat paripurna, rekomendasi diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pidato pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD 2027 disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Penyampaian tersebut menjadi tahap awal pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta akan mencermati materi Raperda APBD 2027 untuk menyusun pandangan umum fraksi. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada Senin (19/10) pukul 10.00 WIB.
