Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengenakan pajak yang tinggi bagi pemilik pulau pribadi di Kepulauan Seribu. Nantinya, pajak yang dikenakan sama seperti pajak tertinggi di daratan. Sebab, selama ini pajak yang dikenakan sangat rendah.

Kalau yang mau buat pulau pribadi itu PBB dan NJOP (nilai jual objek pajak) dikenakan paling mahal sama seperti di daratan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan kepemilikan pulau pribadi. Namun, mereka akan dikenakan pajak yang tinggi. "Kalau yang mau buat pulau pribadi itu PBB dan NJOP (nilai jual objek pajak) dikenakan paling mahal sama seperti di daratan," kata Basuki, di Balai Kota, DKI Jakarta, Senin (14/9).

Basuki menilai, selama ini pajak yang dikenakan sama seperti PBB kebun. Padahal nilai bangunan yang diperjualbelikan di Kepulauan Seribu nilainya sudah melambung. "Masa punya pulau bayar PBB-nya kebun. Kalau PBB dan NJOP-nya mahal, nilai tanah dijualnya juga mahal jadinya," ujarnya.

Pajak yang akan diterapkan sama seperti di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Hal itu juga akan berpengaruh terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Vila yang dijual saja harganya bisa sampai Rp 10 miliar, tapi PBB-nya masih gunakan kebun," ucapnya.