You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Tak Mau Mutasi KTP, 100 Penghuni Rusun Diusir
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Tak Mau Mutasi KTP, 100 Penghuni Rusun Diusir

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI telah telah mengusir 100 penghuni rusun lantaran tidak mau memutasi KTP sesuai domisili rusun.

Bagaimana mau dilayani kalau mereka sembunyi. Belakangan ini kita kasih peringatan sampai tiga kali. Kalau tidak mau diganti, kita usir paksa

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Aji mengatakan, untuk proses hingga sampai pengusiran pihaknya telah melakukan prosedur yang sesuai. Namun para penghuni selalu bersembunyi saat sedang datang petugas untuk pendataan mutasi KTP.

97 Persen Penghuni Rusunawa Berhasi Mutasi KTP

"Bagaimana mau dilayani kalau mereka sembunyi. Belakangan ini kita kasih peringatan sampai tiga kali. Kalau tidak mau diganti, kita usir paksa," ujar Ika, di Balai Kota DKI, Selasa (15/9).

Menurut Ika, padahal dengan mutasi KTP sesuai domisili rusunawa yang ditempati akan diintegrasikan ke rekening Bank DKI milik mereka. Akibat tidak mengindahkan peringatan, akhirnya beberapa penghuni ditindak tegas. "Sudah ada sekitar 100 orang yang kita usir," katanya.

Sementara, untuk pelayanan mutasi KTP bagi warga Kampung Pulo yang berada di Rusun Jatinegara Barat masih harus menunggu pembentukan RT/RW terlebih dahulu. "Kami targetkan semua penghuni rusun memiliki KTP sesuai domisili rusun dan rekening tabungan Bank DKI pada akhir tahun ini," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1178 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1153 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye932 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye919 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye840 personBudhi Firmansyah Surapati