You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Normalisasi Cakung Drain Perlu Penanganan Terpadu
photo Nurito - Beritajakarta.id

Normalisasi Cakung Drain Perlu Penanganan Terpadu

Normalisasi Kali Cakung Drain, Cilincing, Jakarta Utara memerlukan penanganan terpadu. Banyaknya sedimen serta sampah telah membentuk daratan di kali yang langsung terhubung ke laut tersebut.

Sampah dan lumpurnya sudah bisa diinjak. Jadi kalau ingin membersihkan sampahnya harus dilakukan pengerukan lumpurnya dulu

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim mengatakan, saat ini pihaknya hanya bisa memberaihkan tumpukan sampah yang ada di permukaan Kali Cakung Drain. Menurutnya, untuk membersihkan seluruh sampah yang ada di lokasi tersebut dibutuhkan alat berat.

"Sampah dan lumpurnya sudah bisa diinjak. Jadi kalau ingin membersihkan sampahnya harus dilakukan pengerukan lumpurnya dulu," ujar Ali, Rabu (16/9).

Kondisi Muara Kali Cakung Drain Memprihatinkan

Ali mengatakan, akibat lumpur dan sampah yang sudah menjadi sedimen, kapal nelayan di Cakung Drain tidak dapat bersandar. Padahal menurut Ali, jika sudah ditertibkan lokasi tersebut dapat dimanfaatkan para nelayan sebagai lokasi kuliner Makanan seafood.

"Lokasi dekat dengan tempat pelelangan ikan, jadi bisa dimanfaatkan sebagai lokasi kuliner makanan laut," tandas Ali.

Saat ini pihak Dinas Kebersihan terus berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya untuk melakukan pembersihan terpadu kawasan tersebut.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye7577 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1284 personAnita Karyati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1187 personFakhrizal Fakhri
  4. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1055 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye932 personBudhi Firmansyah Surapati