Penghitungan Suara Pileg di Jaktim Molor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 molor. Keterlambatan ini dipicu adanya empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang belum melaporkan hasil rekapitulasinya. Keempat PPK itu adalah, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar dan Duren Sawit. Padahal, seharusnya proses rekapitulasi di tingkat  kecamatan itu rampung kelar pada 18 April lalu.

Kami masih menunggu hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan, baru bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat kota. Dampaknya ya molor rekapitulasi di tingkat kota karena kan semua data harus masuk dulu dari semua kecamatan

Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Nurdin, membenarkan adanya empat kecamatan yang lambat mengirimkan hasil rekaputilasi secara manual di wilayahnya. Namun dari empat kecamatan itu, tiga diantaranya tadi malam telah menyelesaikan laporannya. Sehingga tinggal satu kecamatan, yakni Makasar yang belum menyelesaikan hasil rekapitulasinya.

“Kami masih menunggu hasil rekapitulasi dari seluruh kecamatan, baru bisa dilakukan rekapitulasi di tingkat kota. Dampaknya ya molor rekapitulasi di tingkat kota karena kan semua data harus masuk dulu dari semua kecamatan,” ujar Nurdin, Selasa (22/4).

KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang di Ujung Menteng

Keterlambatan itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelelahan dari para petugas di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Kemudian adanya pemungutan suara ulang seperti terjadi di wilayah Ujung Menteng, Cakung beberapa hari lalu. PPK Makasar paling lambat memberikan laporan rekapitulasinya, karena banyak kendala yang dihadapinya. Yakni sistem aplikasi dari KPU yang bermasalah. Saat dilakukan penghitungan, tiba-tiba di pertengahan mendadak error dan anjlok sistemnya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan sistem aplikasinya. Selain itu, tinginya jumlah PPS (panitia pemungutan suara) di wilayah ini diduga juga menjadi salah satu faktor keterlambatan. Belum lagi adanya persoalan tertukarnya surat suara di tiga TPS di kelurahan Kebon Pala.

Menurut Nurdin, sebelum masuk ke tingkat kota, seluruh data hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dulu di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Jika ada kesalahan dalam penghitungan maka harus dilakukan penghitungan ulang. Sehingga hal ini memakan waktu lama.

Mengenai adanya sejumlah saksi di tingkat kecamatan yang menolak menandatangani hasil rekapitulasi, bagi Nurdin hal itu tak masalah. Apalagi jika hanya dilakukan oleh saksi dari satu partai politik, tidak akan mempengaruhi proses rekapitulasi. Sebab jumlah partai politik peserta Pemilu 2014 ini sebanyak 12 partai.

Terkait suara parpol tertinggi, berdasarkan hasil penghitungan sementara, PDIP masih unggul di urutan pertama. Namun urutan kedua, ketiga dan seterusnya, Nurdin mengaku belum tahu persis pemenangnya.

Sebelumnya, Ketua Panwaslu Kota Jakarta Timur, Iflahah Zuriyaten mengatakan, keterlambatan penyerahan rekapitulasi Kecamatan Makasar menunjukkan KPU Kota Jakarta Timur dan jajarannya telah menyalahi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Menurut Iflahah,  selain tidak profesional karena melewati tenggat waktu, KPU Jakarta Timur juga dinilai tidak transparan karena memberikan jawaban yang tidak pasti.

KPU Jakarta Timur juga dinilai melanggar  UU nomor 8 tahun 2012 pasal 315 dan 316. Dalam PKPU disebutkan, penyelenggaran pemilu telah dijadwalkan, dan KPU seharusnya mengontrol dan memberikan deadline kepada PPS dan PPK untuk menyelesaikan penghitungan suara di tingkat masing-masing.